MALANG — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) agar lembaga tersebut memiliki dasar hukum kuat dan tidak mudah diguncang perubahan politik.

Menurut Basarah, keberadaan BPIP saat ini masih berlandaskan peraturan presiden (perpres), sehingga secara hukum sangat bergantung pada kehendak politik kepala negara yang sedang berkuasa.

“Kalau payung hukumnya hanya peraturan presiden, maka bila presiden berikutnya tidak berselera terhadap lembaga pembina ideologi bangsa, BPIP bisa saja dibubarkan,” tegas Basarah dalam acara Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Kota Malang di Kampus STIE Malangkucecwara (ABM), Jumat (17/10/2025).

Dia mencontohkan, dalam sejarah Indonesia sudah beberapa kali terjadi perubahan lembaga pembinaan ideologi karena pergantian rezim.

“Dulu di masa Presiden Soekarno ada Badan Pembina Jiwa Revolusi yang dibubarkan Soeharto, lalu diganti BP7. Setelah Soeharto lengser, BP7 juga dibubarkan Presiden Habibie. Artinya, lembaga ideologi kita tidak pernah stabil,” ujarnya.

Basarah menilai, ketidakadaan lembaga pembinaan ideologi yang konsisten menjadi salah satu penyebab munculnya paham radikalisme di Indonesia. “Selama 18 tahun setelah BP7 dibubarkan, negara absen membina ideologi rakyatnya. Maka muncullah berbagai paham ekstrem yang mengancam Pancasila,” ungkap Basarah.

Karena itu, dia berharap RUU BPIP segera disahkan agar Pancasila tetap kokoh sebagai dasar dan panduan kehidupan berbangsa. “Kami mohon doa agar RUU BPIP segera disahkan menjadi undang-undang. Dengan begitu, siapapun presidennya tidak bisa semena-mena membubarkan lembaga ini,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS