BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi. Forum gesah desa ini membahas peran BPD dalam selaraskan perencanaan desa dan daerah (pemkab) di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada Kamis (16/10/2025).

Ipuk mengatakan, pemerintah pusat terus berupaya mendukung pembangunan desa melalui alokasi anggaran dan program. Bahkan dana desa ditransfer langsung dari pusat ke desa.

“Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk.

Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa agar selaras dengan arah pembangunan daerah.

“Daerah juga harus selaras dengan pemerintah pusat, pun desa juga harus sama. Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan, di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) di tahun 2026 nanti, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan yang muncul di desa.

“Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum optimal berjalan,” ujar Ipuk.

“Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Jadi mereka punya peran strategis juga untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” lanjutnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD, serta menjadi ruang berdiskusi dan saling membantu menyelesaikan persoalan di desa masing-masing.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, mengatakan, melalui forum gesah desa ini, pihaknya ingin menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan daerah.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan, mulai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar BPD memahami arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

Pembahasan meliputi beragam hal, mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, Bumdes, hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.

“Di desa masih banyak persoalan, baik pelaksanaannya, tata kelola desa, itu masih perlu dibenahi. Makanya melalui forum diskusi BPD ini untuk merefresh, saling menguatkan, saling mengingatkan,” ujar Rudi. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS