MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang bergerak cepat menindaklanjuti permasalahan warga yang akses lahannya ditutup tembok perumahan Bukit Cemara Tujuh (BCT) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Mereka melakukan sidak ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Dari hasil sidak, mereka segera merumuskan solusi win-win solution.

Dalam sidak tersebut hadir Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Tantri Bararoh dari Fraksi PDI Perjuangan bersama para anggota yakni Mohammad Risqi Irvansyah, Abdul Qodir dan Zulham Mubarok.

Sidak itu juga dihadiri tiga keluarga dari pemilik lahan yang tidak bisa masuk rumah selama 23 tahun akibat aksesnya tertutup bangunan tembok perumahan BCT. Ketiga keluarga ini ialah Heru Prijanto, Idris Effendi dan Agnes yang didampingi Koordinator Pengaduan Publik Malang Raya Sudarno.

Tantri Bararoh mengatakan, dalam sidak itu pihaknya juga telah membawa sebuah siteplan untuk mencocokkan dengan kondisi di lapangan. Hal itu dilakukan agar Komisi III bisa merumuskan solusi penyelesaian permasalahan yang telah berlangsung puluhan tahun ini.

”Kami hadir untuk kepentingan masyarakat yang sudah 23 tahun lebih akses rumahnya tertutup. Setelah ini, kami akan rumuskan bersama win-win solution-nya,” ungkap Tantri, Minggu (5/10/2025).

Lebih lanjut, pihaknya mendorong agar ada mediasi yang menghadirkan para pihak pemilik lahan dan bangunan, pengembangan perumahan BCT, pihak desa/kelurahan yang menaungi perumahan BCT, serta perangkat pemerintah untuk duduk bersama membahas permasalahan ini.

Sementara itu, anggota Komisi III sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir menegaskan solusi yang akan ditawarkan harus bisa diterima semua pihak, baik itu warga BCT maupun oleh para pemilik lahan dan bangunan.

”Dalam hal ini, kita bicara konteks kemanusiaan, kita tidak berbicara pada konteks kepentingan person per person,” jelas politisi yang akrab disapa Adeng ini.

Menurut dia, sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan membuka akses jalurnya agar saling memberi keuntungan dan kebermanfaatan.

”Jadi nanti kita rekomendasikan dari BCT bisa lewat, karena itu memang fasilitas umum. Ketika nanti sudah diserahkan PSU-nya ke pemerintah daerah maka di sini harus ada jalan juga sebagai penghubung pemilik tanah yang satu ke pemilik tanah yang lain,” beber Adeng.

Sementara itu, Koordinator Pengaduan Publik Malang Raya Sudarno yang juga legislatif dari PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menuturkan apresiasi atas atensi dan perhatian serius dari jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

”Kita telah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Malang pada 8 Agutus 2023 dan baru sekarang dewan langsung turun ke lokasi. Terima kasih Bu Tantri, Pak Adeng, Pak Zulham, Pak Risqi dan Pak Agung yang telah hadir,” ucap Sudarno.

Lebih lanjut, pihaknya akan segera berkumpul dengan para pemilik lahan dan bangunan tertutup tembok Perumahan BCT untuk merespons solusi yang ditawarkan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Malang. Yakni pembukaan tembok dibarengi dengan pembukaan akses jalan para pemilik lahan.

“Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan para pemilik lahan dan bangunan untuk mendiskusikan solusi yang telah ditawarkan,” pungkasnya. (ull/pr)