Rombongan Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, sebelumnya meninjau kondisi Rest Area Suramadu dan Terminal Tipe A di akses Jalan Suramadu, Bangkalan.

Kunjungan ini juga diikuti sejumlah pejabat kementerian terkait. Di antaranya, dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.

Dalam paparannya, Bupati Lukman menyampaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Bangkalan. Salah satunya, keterbatasan akses air bersih. Menurutnya, cakupan layanan PDAM baru sekitar 11 persen, sementara sebagian besar desa masih mengandalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas terbatas.

“Kami berharap pengelolaan SPAM yang saat ini dikelola pusat dapat dihibahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan air bersih masyarakat,” ujar Lukman.

Selain air bersih, Lukman juga menyoroti belum adanya fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Pemkab Bangkalan telah menyiapkan lahan seluas lima hektare dan berencana membangun fasilitas pengolahan sampah terintegrasi.

Bahkan, Lukman mengusulkan agar Terminal Tipe A yang tidak termanfaatkan bisa dialihfungsikan menjadi kawasan pengolahan sampah terpadu sekaligus dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).

Rest Area Suramadu, tambah Lukman, seluas 14 hektare belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika dikelola dengan baik, menurutnya, kawasan ini berpotensi menjadi destinasi wisata maupun pusat pengembangan ekonomi baru, termasuk untuk pengembangan kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

“Untuk revitalisasi tiga fasilitas strategis tersebut akan segera kami lakukan dengan berkolaborasi berbagai pihak sehingga dapat termanfaatkan untuk percepatan pembangunan Bangkalan,” jelas Lukman.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar pembangunan di Bangkalan berjalan seiring daerah lain, termasuk proyek prioritas dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 seperti Pelabuhan Bulupandan dan Islamic Centre.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh usulan Bupati Lukman.

“Prinsipnya kami mendukung agar kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan, khususnya air bersih, pengelolaan sampah dan pengembangan infrastruktur dapat segera terealisasi. Hal ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan skema terbaiknya,” terangnya. (hzm/set)