JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan tiga skema alternatif untuk program makan bergizi gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan anak akibat menu program pemerintahan Presiden Prabowo tersebut.

Skema pertama yakni penyaluran anggaran MBG melalui dana alokasi khusus (DAK) yang langsung disalurkan ke pemerintah daerah. Skema kedua, papar Said, bisa dilakukan dengan menyalurkan bantuan MBG melalui program keluarga harapan (PKH).

“Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambahin Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu untuk MBG,” ujar Said Abdullah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Adapun skema ketiga, lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) didekatkan ke sekolah agar pengawasan berjalan lebih optimal.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025 tercatat tidak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Said menilai program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

“Harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek?” kata dia.

Meski demikian, Said menegaskan program MBG tetap perlu dilanjutkan dengan perbaikan.

“Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dulu di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu (harus disajikan). Kan sudah 14 jam sendiri. Sehingga perlu pola baru, atau skema diubah, setiap sekolah ada satu SPPG. Sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” ujarnya pula.

Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menekankan keputusan akhir ada di pemerintah. Banggar hanya bisa menyampaikan pertimbangan.

“Kalau Banggar, cara berpikir Banggar seperti itu. Nah, pilihan-pilihan itu adalah domain pemerintah,” kata Said.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG, apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran tersebut akan dialihkan ke sektor lain, digunakan untuk memangkas defisit maupun utang.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Menurutnya, meski Presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pengawasan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS