TULUNGAGUNG – Masyarakat Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, mengeluhkan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki dan tidak adanya jaringan listrik di wilayahnya.

Keluhan tersebut disampaikan saat kegiatan hearing di ruang aspirasi Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, pada Kamis (18/9/2025).

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan bahwa percepatan solusi untuk setiap permasalahan masyarakat sangat penting.

“Rakyat butuh solusi, bukan sekadar janji. Karena itu kami bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda bersepakat bergerak cepat,” ujar Marsono.

Ia juga menjelaskan, pihaknya akan memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur hingga kementerian yang membidangi. Menurutnya, Bupati Tulungagung akan segera ke Jakarta untuk menyampaikan semua keluhan yang dialami masyarakat Desa Kaligentong.

“Semua pihak harus saling menguatkan demi kebangkitan Tulungagung,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terkait percepatan pemasangan jaringan listrik dan perbaikan jalan rusak akan ditindaklanjuti dan dikawal hingga pemerintah pusat.

“Insya Allah minggu ini saya akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini langsung kepada pemerintah pusat lewat teman-teman DPR RI Dapil VI Jawa Timur,” ujar Gatut Sunu.

Ia meminta doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Tulungagung agar perjuangan yang dilakukannya membuahkan hasil nyata.

“Semoga aspirasi ini cepat ditindaklanjuti dan kami akan mengawal semaksimal mungkin,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kegiatan hearing itu perwakilan masyarakat Kaligentong menyerahkan surat petisi yang ditandatangani oleh lima perwakilan desa dari tiga kecamatan.

Petisi itu turut ditandatangani oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Ketua DPRD Tulungagung Marsono di atas materai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan hearing Wakil Bupati Tulungagung, Wakil Ketua DPRD, Sekda Tulungagung, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD terkait. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS