JAKARTA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mewajibkan semua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim untuk melaksanakan tugas sebagai legislator dengan maksimal.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim MH Said Abdullah mengatakan, kewajiban itu sebagai bagian dari komitmen melaksanakan tuntutan rakyat agar kinerja DPR dan DPRD serta parpol menjadi lebih baik dan berbenah terus-menerus.

Terkait itu, PDI Perjuangan Jawa Timur membuat mekanisme evaluasi atas kinerja anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi se-Jatim.

“Evaluasi ini untuk mengukur kinerja anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan se-Jawa Timur bekerja untuk rakyat atau tidak,” tegas Said Abdullah, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, langkah PDIP Jatim ini untuk menyikapi tuntutan rakyat terhadap kinerja anggota DPR dan DPRD serta partai politik (parpol) untuk lebih baik semakin gencar disuarakan.

“Kami menyadari parpol sebagai organisasi publik berkewajiban dan memiliki tanggung jawab menyerap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata,” ujarnya.

Politisi yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menjelaskan, mekanisme evaluasi kinerja anggota DPRD Fraksi PDIP se-Jatim yang disiapkan DPD Jawa Timur untuk mengukur beberapa hal. Khususnya menyangkut tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat di daerah, antara lain:

1. Memiliki rumah aspirasi, baik di rumah pribadinya maupun rumah aspirasi yang mereka sewa atau bangun sendiri. Juga melakukan evaluasi atas kinerja rumah aspirasi tersebut seperti seberapa banyak pengaduan rakyat dan bagaimana tindak lanjut atas pengaduan tersebut.

2. Mengukur tingkat kehadiran pada rapat-rapat di DPRD serta kinerja legislasinya, keikutsertaan dalam proses berkualitas dalam perumusan perda, seberapa intensifnya pengawasan yang dilakukan terhadap para OPD yang menjadi mitra kerja komisinya, serta pengawasan terhadap penggunaan APBD.

3. Mengukur kualitas dan intensitas komunikasi publik, baik di media massa maupun media sosial yang terkait dengan tugas-tugas kedewanan.

4. Mengukur tingkat kepatuhan atas kedudukannya sebagai anggota DPRD untuk ikut menyukseskan program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah yang baik untuk rakyat

5. Mengukur tingkat keaktifan dalam kegiatan kepartaian, baik di tingkat PAC, DPC, maupun DPD.

Selain itu, DPD PDI Perjuangan Jatim menginstruksikan kepada seluruh pengurus mulai dari Ranting, PAC, DPC, dan DPD untuk membuka kantor-kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat terhadap kebutuhan aspirasi yang perlu mereka sampaikan.

“Dari laporan kinerja di atas, khususnya menyangkut kinerja para anggota DPRD dan aspirasi rakyat, disampaikan pada kantor-kantor PDI Perjuangan di Jawa Timur, DPC, dan DPD PDI Perjuangan se-Jatim akan menyampaikan kepada publik secara berkala,” tutupnya. (goek)