SURABAYA – Komisi B DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pertembakauan, agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani.

Dorongan ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, menyusul kondisi petani tembakau di sejumlah sentra produksi tembakau seperti Bojonegoro, Sumenep, dan Jember yang kian tertekan.

Dia menilai, tingginya tarif cukai rokok membuat harga jual rokok melambung, sehingga daya serap hasil panen tembakau di pabrik menjadi sangat rendah.

“Kurang daya serapnya. Pabrik rokok stoknya sudah banyak, tapi mereka nggak mau produksi lagi karena nggak laku, karena kemahalan. Harga rokok terlalu mahal karena cukainya juga mahal,” jelas Ony di Surabaya, Sabtu (9/8/2025).

Masalah tersebut mengemuka saat Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Jember. Rombongan meninjau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Disperindag Jatim, yang menjadi salah satu titik penting dalam rantai mutu dan pemasaran tembakau di Jawa Timur.

Ony, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menegaskan bahwa implementasi Perda Pertembakauan harus diarahkan untuk menjawab masalah utama yang dihadapi petani, yakni tersendatnya pembelian hasil panen oleh pabrik.

Selain itu, dia menyoroti rendahnya daya beli masyarakat yang memicu peredaran rokok ilegal tanpa cukai. “Justru akhirnya beredar rokok yang tanpa cukai, ini kan sebab akibat. Nah perokok itu, daya belinya rendah. Akhirnya mereka beli rokok yang tanpa cukai,” bebernya.

Komisi B DPRD Jatim berencana membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja ke Jakarta pekan depan, mereka akan menyampaikan langsung ‘jeritan’ petani tembakau kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk usulan penurunan tarif cukai rokok.

“Kami akan menyampaikan kondisi petani bahwa hasil produksi mereka tidak terserap. Kami mengusulkan agar tarif cukai rokok diturunkan, karena ini dampaknya ke petani di daerah,” pungkas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu. (yols/pr)