SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menanggapi progres rencana utang yang diajukan pemerintah kota (Pemkot) setempat, yang diperkirakan bakal terealisasi sebesar Rp 400 hingga 900 miliar pada tahun 2025.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyampaikan bahwa besaran utang yang disetujui dipengaruhi oleh kalkulasi nilai proyek serta kekuatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. Sejumlah faktor dihitung ulang, termasuk kemungkinan turunnya nilai proyek yang diajukan.

“Itulah yang menyebabkan jumlah pengajuan utang berkurang. Angka Rp 400 hingga 900 miliar ini berbasis pada proyek yang akan dikerjakan tahun ini sebagai tambahan dari APBD. Besaran utang dihitung berdasarkan dua aspek, yaitu nilai proyek dan kemampuan fiskal Kota Surabaya,” kata Eri Irawan, dikutip hari ini, Jumat (28/2/2025).

Eri pun optimistis bahwa percepatan pembangunan akan tetap terjaga. Ia menjelaskan bahwa utang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Surabaya.

“Surabaya butuh percepatan pembangunan. Kalau pembangunan infrastruktur dilakukan nanti, bukan sekarang, biaya lahan akan semakin tinggi. Misalnya, pembebasan lahan tahun ini tentu lebih murah dibandingkan tahun depan atau dua tahun lagi. Jadi, kita tidak perlu khawatir dengan bunga utang karena itu bagian dari mekanisme pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, Eri juga mendorong agar utang ini diberikan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurut Eri, SMI lebih dianggap cocok dibandingkan bank karena adanya keterlibatan tiga kementerian dalam proses penyaringan pengajuan utang.

“Mengapa kita dorong ke SMI, Karena prosesnya lebih prudent. Kalau di bank memang bisa, tapi tidak seketat SMI, yang melibatkan tiga lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, selain kajian dari SMI itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pihaknya akan meminta penjabaran lebih rinci terkait proyek-proyek yang akan dibiayai dengan utang tersebut.

“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Pemkot akan mengajukan surat ke DPRD untuk persetujuan pinjaman ini. Nantinya, kami akan mendetailkan proyek-proyek yang bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan perekonomian,” pungkas Eri Irawan. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS