SIDOARJO – Berbagai persoalan kerakyatan mengemuka dalam pertemuan antara anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto dengan warga di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin, Selasa (25/2/2025) malam.

Pertemuan dalam rangka serap aspirasi dilaksanakan Hari Yulianto dalam menjalani masa jeda persidangan (reses) ke 1 Tahun 2025, DPRD Jawa Timur.

Pertemuan dihadiri tokoh masyarakat dan warga dari 4 Kecamatan. Jabon, Tanggulangin, Candi dan Porong.

Adi, warga Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin menyampaikan, desanya menjadi langganan banjir saban musim penghujan. Banjir juga melanda desa sekitarnya seperti di Banjar Asri, Banjar Panji, Kalidawir, dan Gempolsari.

“Sudah ditangani pemerintah, tapi koq masih banjir. Kami hanya ingin tidak ada lagi banjir pak,” kata Adi.

Warga lainnya, Putri, menyampaikan persoalan yang menyulitkan warga saban tahunnya. Yakni, pungutan liar di bidang pendidikan.

“Juga ODL (Out Door Learning), ini sangat memberatkan wali murid. Apalagi ODL kadang ke Jogja, anak tetangga saya malah ke Bali,” katanya.

Terkait keluhan tersebut, Hari Yulianto yang didampingi sejawatnya dari DPRD Sidoarjo, Hj Kasipah, menyampaikan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi warga.

Hal banjir, Hari Yulianto akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait baik pemkab Sidoarjo maupun Pemprov Jatim.

Sementara soal pendidikan, terutama pungli, Hari Yulianto yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menyampaikan agar para wali siswa juga berani melaporkan bila mana ada pungli di pendidikan.

“Aparat penegak hukum sudah membuat satgas anti pungli pendidikan. Warga juga harus berani melapor manakala ada pungli,” katanya.

Untuk ODL, Hari Yulianto menyampaikan, saat ini baik pihak pemkab maupun pemprov menerbitkan edaran untuk penghentian sementara kegiatan di luar sekolah (ODL) pasca sejumlah kejadian nahas dialami sejumlah pelajar.

Diantaranya kecelakaan rombongan pelajar SMAN Porong usai ODL dari Malang. Juga tewasnya sejumlah pelajar asal Mojokerto karena terseret ombak Pantai di Yogyakarta saat ODL ke tempat tersebut.

“Kami juga sedang memperjuangkan agar aktivitas pembelajaran di luar atau Outdoor Learning bisa dihentikan. Meski saat ini sudah ada surat edaran dari pemerintah daerah untuk penghentian sementara, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi ODL di luar kota.”

“Secara keuangan juga memberatkan wali siswa apalagi ditengah situasi perekonomian saat ini yang sedang tidak baik-baik saja,” tandasnya.

“Apa yang menjadi keluhan panjenengan semua sudah kami catat, dan nantinya aspirasi panjenengan akan kami bawa ke provinsi. Mari kita berjuang bersama-sama agar berbagai persoalan dapat teratasi,” tandasnya. (hd/hs)