SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Surabaya. Salah satu upaya yang tengah diperjuangkan, yakni memastikan UMKM Surabaya terlibat langsung dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Eri menyampaikan, Pemkot Surabaya bersama DPRD menyiapkan anggaran Rp 1,1 triliun untuk mendukung program tersebut. Dia berharap, anggaran ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi UMKM Kota Pahlawan.

“Yang saya harapkan adalah ketika kita memberikan bantuan Rp 1,1 triliun, yang bergerak juga UMKM Kota Surabaya. Karena apa, ini menggerakkan ekonomi, jadi bukan lagi pengusaha-pengusaha besar, tapi itu untuk UMKM-UMKM,” kata Eri Cahyadi, Rabu (22/1/2025).

Menurut dia, sebelumnya banyak UMKM di bidang makanan dan minuman yang terlibat dalam program permakanan lansia. Namun karena kebijakan baru dari pemerintah pusat, program tersebut kemudian dialihkan.

“Jadi saya berharap anggaran Rp 1,1 triliun untuk program makan bergizi ini bisa dikerjakan oleh UMKM Surabaya, sehingga ekonomi masyarakat bergerak,” katanya.

Untuk itu, Eri menegaskan Pemkot akan memastikan UMKM Surabaya bisa terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini dilakukan supaya manfaat program tidak dirasakan pihak luar, melainkan UMKM setempat.

“Saat BGN menentukan siapa yang memasak, kami akan mendaftarkan UMKM Surabaya. Jadi jangan sampai program MBG di Surabaya justru melibatkan UMKM dari luar daerah,” tegas Eri.

Melalui program MBG, Eri berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM Surabaya sekaligus mendukung ptogram nasional dalam mengurangi kemiskinan.

Menurutnya, pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah konkret yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden juga memiliki delapan program prioritas, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggerakkan UMKM-UMKM yang ada di masing-masing wilayah,” tuturnya.

Terkait keluhan beberapa UMKM yang mengelola kantin sekolah akibat sepinya pelanggan karena program MBG, pihaknya memastikan akan mengevaluasi situasi tersebut.

“Kami akan mengecek kantin-kantin sekolah, apakah benar dikelola UMKM atau oleh pihak tertentu yang bukan bagian dari UMKM. Jika memang UMKM, kami akan mengupayakan mereka menjadi bagian dari penyedia makanan di program ini,” ujar Eri.

Apabila kantin tersebut terbukti memang dikelola UMKM lokal, Pemkot Surabaya akan memberdayakan mereka untuk terlibat langsung sebagai penyedia MBG.

“Kalau kantin masuk kategori UMKM Surabaya, mereka bisa didaftarkan untuk menjadi bagian yang memasak. Harapan kami, Rp 1,1 triliun yang dianggarkan benar-benar digerakkan oleh warga Surabaya, sehingga pergerakan ekonominya tetap di kota ini,” katanya.

Nantinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya akan bertugas mendaftarkan UMKM ke BGN agar terlibat dalam program MBG. Eri memastikan Pemkot akan mengawal proses ini sehingga UMKM mendapatkan kesempatan optimal dalam program tersebut. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS