BANYUWANGI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD setempat, Jum’at (1/11/2024).

Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, didampingi Michael Edy Hariyanto diikuti anggota dewan dari lintas fraksi.

Turut hadir Pj Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, jajaran kepala SKPD, camat dan lurah/kades se-Banyuwangi.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, meminta agar tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, “Penguatan Ekosistem Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi Berkelanjutan,” betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan.

“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Penguatan sumber daya manusia ini menjadi bagian menjemput Indonesia Emas 2045,” ujar Ficky.

Ficky juga memaparkan, proyeksi indikator makro Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi telah dikalkulasi sehingga pertumbuhan ekonomi Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 5,1-5,4 persen. Persentase penduduk miskin pada kisaran 6,4-6,3 persen.

Sementara tingkat pengangguran terbuka berkisar 4,49-4,45 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,85-74,01. Rasio Gini diproyeksikan 0,35-0,29.

“Ini tentunya bukan sekadar angka-angka statistik, tapi bagaimana langkah-langkah yang terukur dan kerja keras yang dilakukan agar proyeksi ini menjadi bisa tercapai,” jelasnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp3,435 triliun dibandingkan proyeksi tahun 2024, yaitu sebesar Rp3,239 triliun. Perubahan dan kenaikan tersebut banyak dari pendapatan transfer pemerintah pusat saja.

“Hal ini sedikit memprihatinkan karena tidak terlihat hal atau potensi baru yang digunakan untuk meningkatkan angka APBD tersebut,” tuturnya.

Berikutnya, target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik Rp60 miliar. Tahun 2024 Rp605 miliar, dan tahun 2025 menjadi Rp665 miliar. Itu diasumsikan sektor pajak yang menyumbang kenaikan terbesar.

“Sesungguhnya banyak hal lain, yang kalau kita serius meningkatkan pendapatan asli daerah, maka juga bisa dikapitalisasi untuk menaikkan angka pendapatan asli daerah,” terangnya.

“Kami berharap kita semua juga fokus agar proses memaksimalkan pendapatan asli daerah ini perlu dikerjakan dengan sungguh sungguh. Semakin banyak pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula peluang menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS