SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mengungkapkan keprihatinan terhadap pelaksanaan Program Padat Karya. Pasalnya secara global, program tersebut menjadi penyumbang terbesar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia pada semester I 2024.

Renny Pramana menyatakan bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi mendalam untuk mengatasi masalah itu dan mencari solusi yang tepat guna menghindari peningkatan angka pengangguran, terutama di Jawa Timur.

Dia menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengevaluasi Program Padat Karya yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab utama terjadinya PHK massal.

“Saya berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan padat karya. Pasalnya, ternyata secara global program tersebut justru menjadi penyumbang PHK massal terbesar di Indonesia pada semester I 2024,” ungkap Renny Pramana di Surabaya, Jumat (16/08/2024).

“Pemerintah harus betul-betul mencari formula yang sebaik mungkin untuk mengatasi problem tersebut. Termasuk melakukan evaluasi padat karya yang disebut sebagai salah satu penyumbang masalah tersebut,” sambung dia.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga berharap agar perusahaan tidak boleh sembarangan melakukan PHK tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah. Pemerintah dan perusahaan harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah produktivitas tanpa harus melakukan PHK massal.

“Harusnya perusahaan tidak boleh seenaknya main PHK. Harus terlebih dahulu koordinasi dengan pemerintah mencari jalan keluarnya. Apakah perlu dilakukan format lain pengganti padat karya yang penting jangan sampai ada peningkatan pengangguran di Indonesia, khususnya di Jawa Timur,” tuturnya.

Masalah PHK massal yang dipicu oleh produktivitas, lanjutnya, menjadi perhatian serius Komisi E DPRD Jawa Timur.

Dia mendesak agar hak-hak buruh diperhatikan dengan baik oleh perusahaan. Di sisi lain, buruh juga harus memiliki kesadaran untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan.

“PHK massal dipicu masalah produktivitas. Oleh karenanya, saya mendorong agar hak-hak buruh dapat diperhatikan dan buruh dapat memperhatikan keberlangsungan perusahaan,” tegasnya.

Selama ini, Program Padat Karya diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Namun, kenyataannya, program ini justru memicu masalah baru. Wara Sundari berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah pengangguran tanpa harus mengorbankan hak-hak buruh.

Untuk itu, Bunda Renny juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menyuarakan aspirasinya terkait pelaksanaan Program Padat Karya.

Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar evaluasi terhadap program ini dapat berjalan dengan baik.

Diketahui, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga pertengahan 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Kondisi tersebut diprediksi akan mendongkrak angka pengangguran yang cukup tinggi.

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor menyebutkan sektor padat karya menjadi penyumbang tertinggi angka PHK di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenaker, pekerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

“Jadi memang setelah kita evaluasi khususnya di bidang padat karya, dampak dari global,” terangnya. (yol/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS