Rabu
21 Oktober 2026 | 12 : 57

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hadapi MEA, Pemkab Blitar Mereformasi Birokrasi

pdip-jatim-rijanto-bupati-blitar

pdip-jatim-rijanto-bupati-blitarBLITAR – Bupati Drs H Rijanto MM segera menyiapkan agenda reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar. Reformasi di jajaran pemerintahannya ini untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menurut Rijanto, reformasi yang dilakukan menyangkut segi kualitas individu birokrasi, agar lebih kompetitif dan inovatif. Reformasi birokrasi ini akan diawali dengan penataan dan penguatan organisasi serta perbaikan manajemen sumber daya aparatur.

Langkah berikutnya adalah perbaikan tata laksana, kualitas pelayanan publik, mindset dan cultural set yang didukung mekanisme kontrol dan pengawasan yang berkualitas.

“Berbagai komponen reformasi tersebut seiring dengan visi Kab Blitar untuk lebih sejahtera, maju dan berdaya saing, semoga seluruh aparatur bisa memahami dan tertib melaksanakan agenda reformasi birokrasi ini,” papar Rijanto, Jumat (26/2/2016).

Bupati yang diusung PDI Perjuangan pada pilkada serentak 9 desember 2015 lalu ini menambahkan, ada dua hal utama yang mendorong terlaksananya reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, terciptanya pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan kekinian khususnya dalam pelayanan publik.

Kedua, adalah pemerintahan yang inovatif, yakni pemerintahan yang selalu melakukan pengembangan kualitas diri, dan yang secara konsisten lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan aparatur itu sendiri.

“Saat ini sedang dibahas tentang perencanaan pelatihan dan program peningkatan kualitas aparatur, sehingga aparatur tidak lagi tergagap-gagap dengan agenda reformasi birokrasi ini,” jelas mantan Wakil Bupati periode 2010 – 2015 ini.

Pada sisi lain, Rijanto mengakui, tantangan birokrasi Kab Blitar kedepan selain menghadapi MEA adalah transisi perpindahan ibukota dari Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro. Proses transisi yang membutuhkan waktu tidak sedikit, serta gangguan akan proses pelayanan publik, dan gangguan akan kinerja aparatur Pemkab Blitar.

“Semoga rekan-rekan aparatur juga bisa segera melakukan adaptasi atas proses transisi tersebut, termasuk di antaranya optimalisasi bangunan gedung, yang saat ini beberapa masih dalam tahap pembangunan,” pungkasnya. (ven)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Surabaya Soroti Peredaran Minol, Baktiono Dorong Pengawasan Ketat

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan lebih ketat terhadap peredaran minuman beralkohol (minol), ...
KRONIK

Sosialisasi Pencegahan Kerusakan Hutan di Banyuwangi, Sonny Soroti Keadilan Penegakan Hukum

BANYUWANGI – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Tri Danaparamita, menekankan pentingnya penegakan hukum kehutanan yang ...
LEGISLATIF

Widarto Ingatkan Pemkab Jember, Serapan APBD 2026 Jangan Korbankan Kualitas Proyek

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) tidak sekadar mengejar serapan ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar Rembug Santri, Ruang Jaring Aspirasi Generasi Pesantren

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berupaya menghadirkan program pembangunan yang inklusif ...
EKSEKUTIF

2027, Alur Pelayanan Seluruh Puskesmas Surabaya Diselaraskan dengan Rumah Sakit

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menyelaraskan alur pelayanan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat ...
LEGISLATIF

Minta Tak Ada Pungutan Pemakaman, Kaji Ipuk: Jangan Bebani Keluarga Berduka

SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta pengelola tempat pemakaman umum (TPU) tidak melakukan ...