Jumat
17 April 2026 | 9 : 01

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hadapi MEA, Pemkab Blitar Mereformasi Birokrasi

pdip-jatim-rijanto-bupati-blitar

pdip-jatim-rijanto-bupati-blitarBLITAR – Bupati Drs H Rijanto MM segera menyiapkan agenda reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar. Reformasi di jajaran pemerintahannya ini untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menurut Rijanto, reformasi yang dilakukan menyangkut segi kualitas individu birokrasi, agar lebih kompetitif dan inovatif. Reformasi birokrasi ini akan diawali dengan penataan dan penguatan organisasi serta perbaikan manajemen sumber daya aparatur.

Langkah berikutnya adalah perbaikan tata laksana, kualitas pelayanan publik, mindset dan cultural set yang didukung mekanisme kontrol dan pengawasan yang berkualitas.

“Berbagai komponen reformasi tersebut seiring dengan visi Kab Blitar untuk lebih sejahtera, maju dan berdaya saing, semoga seluruh aparatur bisa memahami dan tertib melaksanakan agenda reformasi birokrasi ini,” papar Rijanto, Jumat (26/2/2016).

Bupati yang diusung PDI Perjuangan pada pilkada serentak 9 desember 2015 lalu ini menambahkan, ada dua hal utama yang mendorong terlaksananya reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, terciptanya pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan kekinian khususnya dalam pelayanan publik.

Kedua, adalah pemerintahan yang inovatif, yakni pemerintahan yang selalu melakukan pengembangan kualitas diri, dan yang secara konsisten lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan aparatur itu sendiri.

“Saat ini sedang dibahas tentang perencanaan pelatihan dan program peningkatan kualitas aparatur, sehingga aparatur tidak lagi tergagap-gagap dengan agenda reformasi birokrasi ini,” jelas mantan Wakil Bupati periode 2010 – 2015 ini.

Pada sisi lain, Rijanto mengakui, tantangan birokrasi Kab Blitar kedepan selain menghadapi MEA adalah transisi perpindahan ibukota dari Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro. Proses transisi yang membutuhkan waktu tidak sedikit, serta gangguan akan proses pelayanan publik, dan gangguan akan kinerja aparatur Pemkab Blitar.

“Semoga rekan-rekan aparatur juga bisa segera melakukan adaptasi atas proses transisi tersebut, termasuk di antaranya optimalisasi bangunan gedung, yang saat ini beberapa masih dalam tahap pembangunan,” pungkasnya. (ven)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...
KRONIK

Bupati Lukman Minta BUMD Tingkatkan Kinerja, Topang Perekonomian Daerah

JAKARTA – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berkomitmen untuk mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ...