MALANG – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tak ingin kandidat yang bakal berkontestasi di Pemilihan Walikota Malang tak sekadar coba-coba. Bahkan, kandidat yang maju dalam Pilkada Kota Malang setidaknya sudah paham jalannya birokrasi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya sudah tak ada lagi waktu untuk belajar tentang pemerintahan.

“Kita berharap bahwa pemerintahan di Kota Malang ini jangan dibuat coba-coba. Kami menginginkan (kandidat calon) yang paham betul,” kata Made di Kota Malang, kemarin.

Salah satu alasannya adalah pelaksanaan pelantikan yang bakal dilakukan pada Februari 2025. Menurut Ketua DPRD Kota Malang tersebut, pada tanggal 25 Februari 2025 itu sudah memasuki pelaksanaan program-program yang dirancang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.

“Karena kan APBD 2025 kita saat itu juga sudah berjalan, yang disusun melalui RKPD dari Pj Wali Kota yang sekarang dengan anggota DPRD definitif yang nanti dilantik pada 24 Agustus,” jelasnya.

Sehingga menurutnya, setidaknya nanti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang telah dilantik harus dapat bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Malang. Lebih-lebih jika sang paslon terpilih telah mengantongi pengalaman, baik legislatif maupun eksekutif.

“Artinya, harus paham betul birokrasi, kemudian bagaimana sosok tersebut mempunyai pengalaman bersinergi dengan legislatif, ataupun dengan eksekutif itu sendiri,” tutur Made.

Sebab dirinya meyakini bahwa pengalaman tidak akan pernah membohongi hasil. Sehingga, jika kandidat nantinya banyak berbekal pengalaman di bidang birokrasi, maka diyakini akan banyak membantu dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemkot Malang.

“Kalau semakin banyak pengalaman di bidang birokrasi dan legislatif, saya rasa itu akan sangat membantu untuk bisa segera bekerja dan berbuat kepada masyarakat Kota Malang,” ujarnya. (ace/pr)