Kamis
23 Juli 2026 | 4 : 32

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemkab Ponorogo Gelar Konsultasi Publik RKPD 2025, Ini Beberapa Poin Penting

PDIP-Jatim-Bupati-Sugiri-24022024

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, di Aula Bappeda Litbang, Kamis (22/2/2024).

“Maka kita mengundang semua pihak untuk konsultasi publik biar kemudian ada usulan, masukan, kritikan, permohonan, saran, biar kemudian nggak hanya gagasan kami saja,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Menurut Bupati Sugiri, RKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun dan menjadi acuan bagi penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). “RKPD ke depqn nanti akan dimunculkan berupa APBD adalah hasil dari inisatif semua pihak,” lanjutnya.

Adapun sejumlah poin-poin strategis yang dibahas, di antaranya, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pemerataan infrastruktur, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan masih banyak lagi.

“Pembangunan SDM, pemerataan infrastuktur, pertanian, pertumbuhan ekonomi, merekatkan kembali indeks gini rasio biar nggak ada ketimpangan, mengatasi kemiskinan ekstrem, stunting, banyak hal yang harus diselesaikan di 2024,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Selanjutnya dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara dari masing peserta FKP RKPD tahun 2025. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Banyuwangi Asri, Ribuan Warga Bergerak Bersihkan Pantai Ancol Plengsengan

BANYUWANGI – Lebih dari seribu orang bergerak membersihkan pantai di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan Dana Rp8 Miliar di KBS Dituntaskan

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta proses pemeriksaan dugaan penggunaan dana tidak wajar sekitar Rp8 ...
LEGISLATIF

Perkuat Tata Kelola Pengadaan, Candra Minta Pemkab Jember Tindak Lanjuti Rekomendasi MCP KPK

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, meminta Pemerintah Kabupaten Jember segera menindaklanjuti ...
LEGISLATIF

Puan Dorong Pemenuhan Hak Anak Jadi Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan Nasional

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai indikator utama ...
LEGISLATIF

Erma Susanti Salurkan Puluhan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Blitar

BLITAR – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menyalurkan 60 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Batu Siapkan Aturan Cegah Pengembang Kabur Sebelum Serahkan PSU

DPRD Kota Batu menyusun regulasi baru untuk mencegah pengembang meninggalkan kewajiban penyerahan Prasarana, ...