PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menghibahkan lahan seluas 6.000 meter persegi atau 0,6 hektare kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo. Penghibahan itu ditandai dengan diserahkannya sertifikat tanah dari Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, kepada Ketua KPU Ponorogo, Munajat, di Kantor KPU Ponorogo, Senin (25/9/2023).

Bupati Sugiri mengatakan, lahan tersebut terletak di Jalan Wonopringgo, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, tidak jauh dari kantor KPU Ponorogo. Menurutnya, kantor KPU yang saat ini berada di Jalan Soekarno-Hatta kurang memadai. Aula yang sempit, gudang untuk menyimpan logistik pun juga sama.

“Semata-mata kami tidak ingin negara ini berbeda. Walaupun kabupaten, ada institusi vertikal juga. Tidak ada bedanya, hanya memindah catatan. Ini kan milik bersama-sama,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Bupati Sugiri, demi terselenggaranya pemilu yang luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil), perlu dilengkapi dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana (sarpras) yang mendukung.

“Oleh karenanya tidak hanya mindset yang diubah, tidak hanya etos juga. Termasuk fasilitas dari penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Selain KPU Ponorogo, Pemkab Ponorogo juga akan menghibahkan lahan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ponorogo. Namun, untuk sementara Bawaslu bisa memanfaatkan bangunan milik pemkab untuk dijadikan kantor.

“Rencana pinjam aset sementara. Nanti dicarikan yang representatif (kantor, red),” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur, Miftahur Rozaq, menyampaikan, pemberian lahan ini adalah bentuk komitmen dari Bupati Sugiri.

“Pemberian tanah hibah seluas 6.000 meter persegi ini mungkin paling luas se-Jatim,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Ponorogo, Munajat mengucapkan terima kasih atas lahan yang diberikan pemkab. Pihaknya akan meneruskan dokumen lahan kepada KPU RI.

“Kami sudah membuat masterplan lahan biar bisa dimanfaatkan semuanya. Sehingga nanti gudangnya luas, gedungnya 2 lantai sesuai peraturan KPU. Mudah-mudahan tahun depan anggaran segera terealisasi,” jelas Munajat. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS