JAKARTA — Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan menemui Presiden Joko Widodo, Rabu (6/5/2015) sore. Mereka memberikan masukan kepada Jokowi terkait kondisi pembangunan di daerah.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menjelaskan, ada 33 Ketua DPD PDI Perjuangan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, para pengurus daerah menyampaikan kritik terhadap pemerintah soal keterlambatan penyerapan anggaran.

Olly yang juga Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan tersebut menilai, keterlambatan itu karena kementerian teknis belum menjalankan tugas sepenuhnya.

“Kami menyampaikan informasi bahwa ada kelambatan dalam penyerapan anggaran, karena dalam kementerian teknis belum menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan apa yang sudah diputuskan oleh presiden,” ujar Olly.

Dia berharap pertemuan seperti ini bisa dilakukan secara rutin. Dia memastikan PDI Perjuangan selalu siap memenuhi undangan dari kepala negara.

“Bulan depan juga kalau ada jadwal, kita datang. Akan lebih baik informasi langsung dari daerah. Berarti kita beri informasi yang benar,” jelasnya.

Ketua DPD, tambah dia, mendorong pemerintah untuk lebih cepat melakukan tindakan. Supaya, ketua DPD yang menjabat sebagai kepala daerah bisa langsung bekerja.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang ikut mendampingi pimpinan partai tingkat provinsi itu menyatakan, bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 33 Ketua DPD PDI Perjuangan sudah dijadwalkan sejak lama. Oleh karena itu, Puan menepis bahwa partainya mendapat perlakuan istimewa untuk berkomunikasi langsung dengan presiden.

Pertemuan itu, sebut Puan, adalah inisiatif presiden untuk menampung saran dari pengurus daerah layaknya pertemuan presiden dengan gubernur, wali kota, dan bupati. “Kami makan sore sambil bicara santai, jadi tidak ada yang serius-serius,” jelas perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif tersebut.

Menurut Puan, para pengurus daerah PDI Perjuangan di antaranya menyinggung ketersediaan pangan menjelang Lebaran. Mereka juga minta adanya sinergi antara kebijakan pusat dengan program pemerintah di 34 provinsi. (goek/*)