Wasekjen: Wajar Jika KMP Akan Bertanya Soal Naiknya Harga BBM

Ahmad BasarahJAKARTA – Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan DPR Ahmad Basarah menilai wajar jika Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggunakan hak bertanya di DPR terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Ahmad Basarah, hal itu dianggap wajar dan selaras dengan eksistensi KMP yang ingin membangun kekuatan oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-JK.

Oleh karena itu, Basarah menyarankan pemerintah segera menyiapkan diri untuk lebih responsif dan cermat menghadapi agenda politik KMP di DPR. Dia juga minta pemerintah lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar dukungan politik yang diberikan lebih efektif.

“Pemerintahan Jokowi harus bekerja ekstra hati-hati, smart dan lebih keras merencanakan dan melaksanakan programnya. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun karena itu bisa jadi pintu digunakannya hak interpelasi, angket, bahkan impeachment,” ucap Basarah, Rabu (19/11/2014).

Sementara, Plt Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintahan Jokowi kini harus menjawab tantangan merealokasi subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif. Dia memandang perlunya dilakukan kerja konkret yang manfaatnya dapat langsung terasa oleh masyarakat seperti perbaikan jalan di daerah, pembangunan saluran irigasi pertanian, pemberian modal usaha kecil, serta bantuan untuk petani dan nelayan.

“Pak Jokowi sedang menjalankan karakternya sebagai pemimpin yang bertindak cepat dan merakyat. Kami yakin pemerintah segera menyelesaikan persoalan sebagai dampak kenaikan BBM,” kata Hasto.

Dia menyebut, menilai kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan pil pahit yang harus ditelan. Menurut Hasto, kebijakan ini diambil untuk menyehatkan perekonomian nasional.

Pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Dia yakin, keberpihakan pemerintah pada masyarakat tetap nyata dengan bergulirnya program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesa Pintar.

“Terasa sebagai pil pahit yang harus ditelan, dan jadi kebijakan tidak populis yang harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian Indonesia yang lebih melalui realokasi subsidi BBM,” ujarnya.

Kenaikan harga BBM ini, imbuh Hasto, juga dipengaruhi perekonomian nasional yang defisit, beban subsidi yang sangat besar, dan utang luar negeri. Kondisi utang makin parah lantaran gagalnya pencapaian target pajak di tahun-tahun sebelumnya. (pri/*)