Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya..

JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka selepas Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Tentunya pemindahan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang, sehingga dapat menjadi pusat pemerintahan sesuai yang direncanakan.

Sebenarnya, pemindahan ibu kota pernah dilakukan oleh pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Situasi yang tak menentu menjelang Agresi Militer Belanda menyebabkan ibu kota harus segera diselamatkan. Barulah setelah dirasa aman, ibu kota dikembalikan ke Jakarta.

Dalam perkembangannya, Soekarno ternyata punya pemikiran untuk kembali memindahkan ibu kota. Kali ini pertimbangan Soekarno bukan dari faktor keamanan dan keselamatan, melainkan menunjukkan kota-kota lain yang patut dimanfaatkan sebagai ibu kota negara.

Pada waktu itu, beberapa kota direkomendasikan menjadi tujuan, salah satunya adalah Palangkaraya atau Samarinda pada 1950-an. Namun, sampai saat ini Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan.

Soekarno menilai, tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Sebab, di Jakarta banyak kisah monumental bersejarah bangsa, perjuangan hingga berkibarnya Merah Putih.

Munculnya bangunan-bangunan seperti Monumen Nasional (Monas), komplek Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi bukti Soekarno tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Melirik Palangkaraya

Pada 1950-an, ada wacana Soekarno melirik daerah di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Langkah ini dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan awal Kota Palangkaraya yang secara simbolis diperlihatkan dengan pembangunan tugu peringatan. Tugu Soekarno itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957.

Presiden pertama RI ini sebenarnya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota, melainkan membagi beban Jakarta kepada kota ini. Soekarno juga ingin menampilkan wajah-wajah baru Indonesia kepada dunia. Kalimantan juga mempunyai lokasi strategis, karena bebas dari pusat gempa.

Setelah pemantapan lokasi tersebut, belum ada kelanjutan mengenai prosesi pemindahan. Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 25 Januari 1997, Soekarno ternyata juga mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur.

Ada banyak keuntungan positif untuk itu. Beberapa kontraktor dari Rusia sudah datang ke Kota Palangkaraya dan membangun jalan besar menuju Kotawaringin. Namun nampaknya ini belum bisa dijadikan realisasi dari Soekarno tersebut.

Pemerintah ketika itu masih mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan rencana ini terutama adalah kesiapan dan biaya yang besar. Namun pergeseran kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, rencana ini masih belum terealisasi.

Bandung pernah jadi tujuan

Ternyata rencana pemindahan ibu kota juga pernah terjadi ketika Belanda masih menguasai Nusantara. Ketika itu, Batavia yang menjadi sentral administrasi pemerintahan akan dipindahkan ke Bandung.

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 10 Februari 1993, Bandung telah dipersiapkan secara detail, Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum telah mempersiapkan semuanya. Markas besar tentara KNIL juga telah dipersiapkan di Bandung.

Pihak kolonial juga membangun satu kompleks pusat perkantoran pemerintah, plus perumahan pejabatnya. Pembangunan ini diarsiteki oleh J Gerber dari Gemeentelijk Bouwbedrijf (Dinas Bangunan Kota) ini cuma kantor untuk Departement Verkeer en Waterstaat, yang kalau di kita sekarang adalah Departemen Pekerjaan Umum.

Selain itu dibangun pula Hoofdbureau PTT (kantor pusat Post Telefoon en Telegraaf), di samping 600 rumah dinas pejabat, yang sampai kini masih dimanfaatkan warga kota Bandung.

Terdapat lagi hasil karyanya, yaitu rumah dinas Gubernur Jenderal di tebing de Grootweg (Jalan Siliwangi sekarang). Perusahaan kereta api SS (Staatsspoor en Tramwegen) juga meresmikan jalurnya ke berbagai kota lain melewati yang berpusat di kota ini.

Selain itu, Belanda selalu membangun ”rencana cadangan”, termasuk kota kedua sebagai penyangga kota utama. Misalnya, Buitenzorg atau Bogor menjadi salah satu tempat kerja gubernur jenderal selain Batavia.

Kota-kota dataran tinggi itu lebih disukai orang Eropa karena sejuk. Hal serupa dibangun di tempat lain seperti Kota Malang yang menjadi tempat ”pelarian” warga Surabaya dan Kota Salatiga serta Ambarawa dan Magelang bagi penduduk Kota Semarang.

Namun rencana ini semua gagal, karena pemerintah kolonial waktu itu lalu sibuk memperkuat pertahanannya karena mencium rencana Jepang menyerbu Asia. (kompas)