Vaksinasi Covid, Puan Dorong Pemerintah Prioritaskan Masyarakat Tak Mampu

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam hal pemberian vaksin Covid-19.

“Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin Covid-19,” kata Puan, Senin (26/10/2020).

“Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin Covid-19,” tambah dia.

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk tak lupa melakukan sosialisasi terkait vaksin. Pelibatan dokter hingga tokoh masyarakat disebutnya menjadi hal penting yang tak boleh dilupakan dalam proses sosialisasi tersebut nantinya.

“Sosialisasi masif dan edukasi secara terus-menerus harus dilakukan agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap vaksin,” ujarnya.

“Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung paham dan setuju untuk divaksin,” kata legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Menurut Puan, selain manfaat vaksin, pemerintah juga harus menyosialisasikan bahwa vaksin tersebut aman sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

“Kami di DPR minta pemerintah memastikan benar-benar bahwa prosedur pembuatan vaksin sudah sesuai kaidah ilmiah,” tegasnya.

“Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut,” lanjut dia.

Puan juga tak lupa mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan. Hal ini tak lain karena jutaan orang Indonesia diproyeksikan divaksin dalam waktu serentak.

Puan juga menyebut negara harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Sejauh ini, vaksin yang rencananya akan didistribusikan oleh pemerintah berasal dari negara lain.

“Kami mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin,” pungkasnya. (goek)