Upaya Pilkada Lewat DPRD Sarat Kepentingan

pdip jatim - aksi dukung pilkada langsung 140914MAGETAN – Ketua DPRD Magetan Joko Suyono mengatakan, upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah salto politik yang sarat kepentingan pasca pilpres lalu.

“Ini kan akal-akalan politik saja. Ya wajar dalam dinamika politik. Tapi seharusnya jangan sampai mencederai kepercayaan rakyat. Karena kita dipilih dalam pemilu legislatif itu untuk menjadi wakil mereka,” kata Joko Suyono, kepada Infokomnews, Minggu (14/9/2014).

“Kami kader-kader PDI Perjuangan akan berupaya maksimal mengawal hal itu. Bagaimana pun PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2014 ini karena kepercayaan rakyat. Itu tidak boleh dikhianati. Kami akan perjuangkan dengan mendorong opini dan pernyataan sikap partai,” tegasnya

Sebelumnya, Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magetan menyatakan menolak pemilu kepala daerah bupati/walikota dan gubernur dipilih oleh DPRD.

“Secara tegas AKD Magetan sepakat menolak, kalau pemilihan kepala daerah dipilih DPRD,” kata Ketua AKD Kabupaten Magetan Sono Keling, dalam pertemuan rutin AKD dan PPDI di Tambran, Magetan, Sabtu (13/9/2014).

Menurut Kepala Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ini, AKD dan PPDI tetap pada pendiriannya, pemilihan bupati/wali kota dan gubernur dilakukan secara langsung seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. “Kita tetap minta pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Kita tidak akan setuju pemilihan dilakukan DPRD,” tegasnya.

Pria yang juga Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lembeyanini menambahkan, AKD lebih percaya pemilihan bupati dan gubernur.dilakukan langsung oleh rakyat tanpa mewakilkan hak pemilihan itu kepada lembaga mana pun. “Lebih percaya, lebih senang pemilihan bupati, walikota langsung oleh rakyat,” ujar dia.

Pihaknya segera mengirim penolakan AKD dan PPDI Kabupaten Magetan terkait wacana pilkada tak langsung ini kepada menteri dalam negeri (Mendagri). “Surat ke Mendagri sudah siap. Kita tinggal mengirimkan penolakan pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD,” tandas dia. (sa)