Untari Pimpin Panja DPRD Sikapi LHP BPK atas APBD Jatim

pdip jatim - sri untari - kiriSURABAYA – Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian menjadi sorotan semua fraksi DPRD Jatim, termasuk Fraksi PDI Perjuangan.

“Kita sangat prihatin dengan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Kita akan membahas dan menelaah LHP BPK. Untuk itu kita membentuk Panitia Kerja (Panja) DPRD untuk membahasnya,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjadi Ketua Panja DPRD, Sri Untari Bisowarno, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (26/6/2015).

Panja DPRD, menurut Sri Untari masih belum bisa berkomentar lebih jauh tentang LHP BPK. Pihaknya masih ingin bertemu dengan pihak eksekutif atau SKPD untuk menggali lebih dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hal itu.

“Kita masih belum tahu, masih penelaahan. Pihak eksekutif sedang kita ajak bicara untuk mengupas permasalahan yang ada. Termasuk laporan dari Banggar DPRD Jatim yang tadi disampaikan dalam rapat paripurna, juga akan menjadi bahan Panja,” ujar Sri Untari.

Laporan evaluasi Banggar DPRD Jatim tersebut berisi berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi laporan BPK. Evaluasi itu meliputi sektor pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Permasalahan pendapatan asli daerah itu antara lain masih tingginya tunggakan pajak daerah. Sedangkan permasalahan belanja daerah antara lain adalah penyerapan anggaran belanja yang rendah.

Diperkirakan, lanjut Sri Untari, Panja akan bekerja dalam waktu seminggu ini dan semua hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna mendatang. Dia menambahkan, ada dua anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga masuk menjadi Panja, selain dirinya. Yakni Eddy Paripurna, dan Mahhud.

“Kita akan bekerja dengan seksama. Mudah mudahan dalam waktu seminggu ini hasilnya sudah dapat dilaporkan dalam paripurna,” harap Sri Untari. (guh)