“Unjuk Rasa Gulingkan Pemerintah Tak Bisa Dibenarkan”

pdip jatim - Plt Sekjen Hasto KristiyantoJAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan gerakan, aksi demonstrasi di Hari Kebangkitan Nasional sebagai peristiwa lumrah yang tidak perlu dipersoalkan. Selama unjuk rasa itu dimaknai sebagai kritik yang membangun, Hasto menilai hal itu bersifat positif.

“Tapi kalau sampai ada upaya menggulingkan pemerintah, itu tidak bisa dibenarkan,” kata Hasto dalam perayaan Hari Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2015).

Dia menegaskan, Jokowi sampai ke Istana berkat pergerakan rakyat. Sehingga mau tak-mau rakyat harus bisa menaruh kepercayaan terhadap setiap kebijakan Jokowi selama menjalankan roda pemerintahan.

Selama menjabat sebagai kepala daerah, baik di DKI Jakarta maupun Solo, jelas Hasto, kepemimpinan Jokowi selalu diawali dengan kebijakan yang tidak populer. Menurut Hasto, langkah-langkah yang dilakukan Jokowi selama itu pada akhirnya mendapatkan tempat di hati rakyat.

Pihaknya meyakini, sejumlah kebijakan Jokowi yang mendapatkan cibiran miring selama ini bakal membuahkan hasil positif bagi rakyat dan negara. Dengan masa kerja yang baru mencapai hitungan bulan, dia berharap publik bisa mempercayakan sepenuhnya kepemimpinan kepada Jokowi hingga masa pemerintahannya habis lima tahun.

Terpisah, politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menilai kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi. Oleh karena itu, desas-desus upaya penarikan mandat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada 21 Mei 2015 besok tidak akan terjadi.

“Hampir tiap minggu keliling daerah, jadi publik percaya,” ujar Maruarar di gedung DPR.

Anggota Komisi XI DPR itu menganggap, sebagai presiden hasil proses demokrasi, tentu akan muncul kritik dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap Jokowi. Meski demikian, dia minta publik untuk memberi waktu terhadap Jokowi.

“Saya katakan kritik, saran, boleh kita demokrasi, tentunya pikiran itu harus dibangun. Kebijakan pasti ada yang setuju dan tidak setuju,” imbuhnya.

Legislator yang akrab disapa Ara itu pun menganggap, waktu enam bulan belumlah cukup untuk mengukur kinerja pemerintah. Sementara para mahasiswa, lanjut Ara, merupakan intelektual muda yang independen, idealis, serta menginginkan perubahan yang instan.

“Enam bulan itu baru siapkan struktur, sementara mahasiswa mau perubahan yang cepat, kami juga pernah jadi mahasiswa,” ucapnya. (goek/*)