Umar Bashor: Proses Verifikasi Data Kemiskinan Harus Dikebut

JAKARTA – Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan DPR Umar Bashor minta proses verifikasi data kemiskinan dikebut.

Sebab, verifikasi data itu menjadi proses yang menentukan keberhasilan program Kementerian Sosial.

Permintaan itu telah dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR dengan Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/2/2020).

Sesuai konstitusi, sebut Umar, proses update data kemiskinan dilakukan pemerintah lewat Kementerian Sosial dua kali dalam setahun.

“Proses verifikasi data secara berjenjang titik tumpunya kan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Saya sampaikan bahwa proses ini harus dikebut, tanpa meninggalkan ketelitian dan kepastian agar datanya tepat. Hal ini kan demi pelayanan bagi masyarakat,” katanya, Rabu.

Legislator dari Dapil Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) ini juga menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pendataan di lapangan.

“Zaman seperti sekarang tentunya proses pendataannya harus lebih maju. Puskesos di desa saja sudah pakai aplikasi kok tabulasi datanya. Saya harap proses verifikasi juga pakai aplikasi yang match dengan SIKS-NG milik Kemensos. Biar cepat dan akurat, tidak lagi buang waktu,” tambahnya.

Dia juga menekankan bahwa permasalahan anggaran di Dinsos daerah yang terbatas juga menjadi tantangan.

“Dana transfer ke daerah harus ada yang digunakan untuk mendukung penguatan data kemiskinan ini. Hal ini kan menentukan juga standar pelayanan minimum di daerah tersebut,” pungkasnya. (goek)