Tjahjo: Semua Sudah Jamin Pelantikan Jokowi-JK Aman

pdip jatim - tjahjo kumolo - rakernas ivSEMARANG – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo optimistis pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Jusuf Kala sebagai Wakil Presiden RI berlangsung aman dan berjalan dengan baik. Suhu politik di parlemen pusat yang sempat memanas beberapa waktu lalu, kata Tjahjo, tidak akan mempengaruhi proses pelantikan.

Menurut Tjahjo, jaminan pelantikan akan berjalan tanpa rintangan maupun gangguan juga sudah diberikan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara. Seperti DPR, MPR, DPD, TNI, Polri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Persiapan pelantikan sudah aman. Teman-teman di Koalisi Merah Putih bisa memisahkan mana persaingan demokratis dengan bagian dari mekanisme ketatanegaraan. Hasil pertemuan DPR, MPR dan DPD sudah menyatakan, 20 Oktober nanti, pelantikan akan berjalan dengan baik,” kata Tjahjo usai mengikuti acara peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang, di Tugu Muda Semarang, Selasa (14/10/2014) malam..

Saat disinggung soal komposisi menteri dalam kabinet Jokowi-HK, politisi kelahiran Solo itu menegaskan, penetapan menteri merupakan hak prerogatif presiden. ”Soal nama-nama, saya tidak tahu. Itu hak prerogatif presiden,” ujarnya.

Menyikapi pemilu kepala daerah, Tjahjo juga tetap yakin peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada akan disetujui DPR. “Kalau mayoritas masyarakat Indonesia masih menginginkan pilkada langsung, saya kira DPR tidak akan gegabah menolak aspirasi rakyat,” tandasnya.

DPR, jelas Tjahjo, sebagai bagian dari pengambil keputusan sesuai aspirasi rakyat. Termasuk dalam membahas perppu pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Presiden SBY telah menandatangani perppu terkait kontroversi pilkada tidak langsung yang rancangan undang-undangnya telah disetujui DPR menjadi UU Pilkada. Perppu itu, yakni Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang sekaligus mencabut UU Nomor 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD. (pri/*)