Tinggalkan Myanmar, Presiden Jokowi Bertolak ke Brisbane, Australia

pdip jatim - Jokowi-Obama- setkabNAY PYI TAW – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada Kamis (13/11) pukul 23.00 malam waktu setempat telah meninggalkan Nay Pyi Taw, Myanmar, guna melanjutkan lawatannya ke Brisbane, Australia, untuk menghadiri KTT G-20.

Dalam perjalanan menuju Brisbane, Australia, Presiden Jokowi dan rombongan transit di bandara Ngurah Rai, Bali pukul 05.30 WITA. Presiden dan rombongan dijadwalkan akan berangkat kembali pukul 07.00 WIB, dan akan tiba di Brisbane pukul 14.50 waktu setempat.

Kerjasama Maritim

Sementara itu dalam keterangannya kepada wartawa di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11) malam, Presiden Jokowi mengemukakan, dalam pertemuannya dengan sejumlah pemimpin negara sahabat di Beijing dan Nay Pyi Taw, ia banyak menerima tawaran kerjasama bidang maritime. Tawaran tersebut dinilai Presiden sebagai sangat potensial, dan harus didorong agar lebih konkret.

“Memang yang menarik negara-negara yang lain yang berkaitan dengan Indonesia adalah poros maritim dan mereka ingin untuk bisa ikut bersama-sama, ada yang ingin menghubungkan misalnya kayak jalur Sutera Lautnya abad 21 dari Tiongkok ingin disinggungkan atau dihubungkan, memang kita teknisnya belum sampai kesana. Nanti tim teknis sudah ketemu baru bisa sambung,” kata Presiden.

Selain RRT, menurut Jokowi, negara lain yang tertarik untuk menjalin kemitraan dengan Indonesia di bidang maritime adalah Korea Selatan dan India.

“Kayak India sendiri ingin mengajak kerja sama di bidang pertahanan maritim ini saya kira… kalau Korea (Selatan-red) saya kira sudah. Dari Tiongkok juga ingin masuk ke industri maritim kita. Saya kira mereka memandang karena wilayah kita besar, dua pertiga dari wilayah Indonesia laut, samudera, saya kira itu menarik minat mereka untuk masuk,” papar Jokowi.

Kerja sama di bidang kelautan, kata Presiden, sangat luas bisa di bidang perikanan, gas alam, minyak mentah dan komoditas lainnya. Namun Presiden menegaskan apapun bentuk kerja sama yang dijalin harus sebesar-besarnya menguntungkan Indonesia.

“Tapi kita harus punya kalkulasi, perhitungan yang untung siapa, sekarang harus berhitung seperti itu, mereka berapa persen kita berapa persen. Jangan sampai semua yang dapat sana. Kelihatannya “rame banget”, tapi kita nggak dapat apa-apa ya untuk apa,” tegas Jokowi. (*/ANT/ES) – Setkab