Telusuri Calon Menteri, Libatkan Lembaga Anti-korupsi

Jokowi JK salam komandoJAKARTA — Mantan Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung berpendapat, jika presiden terpilih Joko Widodo melibatkan lembaga anti-korupsi dalam proses pencarian calon menterinya, hal itu sebagai langkah baik. Kata Pramono, upaya tersebut untuk memastikan calon menteri di pemerintahan Jokowi-JK bebas dari beban masa lalu, terutama korupsi.

Menurutnya, persoalan bangsa saat ini yang paling utama adalah persoalan korupsi. Dan yang paling penting, katanya, Jokowi adalah orang baru, dalam arti tidak mempunyai beban masa lalu. “Dengan demikian, kalau ada langkah yang positif melibatkan lembaga antikorupsi atau KPK atau apa pun, untuk mengecek orang per orang dan sebagainya, menurut saya hal yang baik,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Pria asli Kediri yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPR ini menambahkan, semangat Jokowi dari awal memang memastikan calon menterinya bebas dari beban masa lalu, terutama korupsi. Jika dari awal seseorang sudah tersandera beban korupsi, lanjutnya, otomatis itu akan menjadi beban bagi pemerintahan ke depan.

Sebaliknya, lanjut Pramono Anung, jika semua calon menteri bebas korupsi, itu akan memudahkan jalannya pemerintahan baru.

Kriteria bebas korupsi, urai Pram, tak hanya mereka yang tidak terbukti secara hukum melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, mereka yang terindikasi atau sebatas disebut-sebut terlibat juga harus menjadi bahan pertimbangan. Untuk itu, Jokowi bisa menggunakan data KPK untuk mengecek rekam jejak seseorang.

“Untuk mengecek seseorang, sekarang di KPK sangat gampang. Salah satu yang sederhana, bagaimana seseorang pejabat publik, melaporkan kekayaannya. Apakah itu (kekayaan) sama dengan saat membayar pajak,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menegaskan, pasangan Jokowi-JK tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus hukum. Kabinet yang akan dibentuk, kata Tjahjo, adalah kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih.

Menurut Tjahjo, Jokowi tidak memasalahkan soal figur serta asal calon menteri. Termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi dan kader partai. Yang penting, sebut dia, figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden.

“Dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu pola manajemen dan memahami sistem pemerintahan presidensil dan program-program prioritas yang presiden canangkan,” kata Tjahjo.

Kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi, jelas Tjahjo, untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dia yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi kedepan tidak berbeda dengan kepemimpinan Jokowi seperti saat menjadi wali kota dan gubernur.

Sementara, soal struktur kabinet ke depan, Jokowi mengatakan baru akan diumumkan menjelang pelantikan presiden hasil Pemilu Presiden 2014. “Kira-kira pertengahan September baru akan kami urai masalah itu,” ujar Jokowi, di sela acara silaturahim nasional Rumah Koalisi Indonesia Hebat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/8/2014) malam.

Saat ini, tim transisi masih mengidentifikasi permasalahan birokrasi dan menggodok program prioritas. Tujuan identifikasi dan penggodokan ini adalah agar transisi kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi berjalan mulus.

“Sekarang belum masuk ke nama-nama (anggota kabinet). Tim ini lagi persiapkan menyambungkan kami dengan pemerintahan SBY,” jelasnya. (pri/*)