Tatit Fix Calon Ketua DPRD Nganjuk

NGANJUK-Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono fix sebagai calon Ketua DPRD definitif. Saat ini, Tatit masih menjabat Ketua DPRD sementara sejak pelantikan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk hasil Pemilu 2019 lalu.

“Alhamdulillah surat penetapan dari DPP Partai sudah turun Jumat siang tadi, dan diserahkan oleh Wasekjen PDI Perjuangan Mbak Sadarestuwati,” kata Tatit, kemarin.

Surat Rekomendasi yang dimaksud Tatit, bernomor 409/IN/DPP/IX/2019 terkait pengesahan dan Penetapan Ketua DPC PDI Perjuangan Tatit Heru Tjahjono sebagai calon Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.

Surat penetapan itu langsung ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnonputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto.

Surat penetapan sebagai salah satu pimpinan daerah untuk memperjuangkan kebijakan partai menjadi kebijakan pemerintah tersebut diambil langsung oleh Tatit di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta.

Tatit mengungkapkan, pada Kamis malam dirinya mendapat kabar kalau surat penetapan sudah turu. Saat itu dia langsung berangkat ke DPP untuk segera mengambilnya.

Saat penyerahan surat penetapan ini, Wasekjen juga banyak memberikan arahan terkait menjalankan dalam menjalankan tugas tugas partai, apalagi sebagai Ketua DPRD.

“Sebagai Ketua DPRD adalah tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga kepercayaan rakyat dan selalu menjalankan amanah rakyat. Jangan sampai keluar dari koridor yang sudah ada di dalam tubuh partai, seperti AD/ART partai dan selalu menjaga marwah partai,” pesan Mbak Estu.

Selain itu Estu juga menjelaskan penetapan ini dikeluarkan setelah melalui beberapa tahapan, seperti psikotest, fit dan propertest.

Estu berharap pada para petugas partai maupun kader kader PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk, untuk selalu bergotong royong berjuang untuk kepentingan rakyat dan Nganjuk sudah membuktikan itu, karena Nganjuk adalah salah satu kandang Banteng.

Estu juga menegaskan kepada para petugas Partai maupun para kadernya, bahwa PDIP tidak akan ikut campur dan tidak akan memberikan perlindungan atau bantuan hukum apapun pada petugas partai maupun kader partai yang tersangkut masalah hukum.

“Dan dan bisa dipastikan, partai akan ambil langkah tegas untuk itu, seperti sebelumnya,” ujarnya. (endik)