Sosialisasi 4 Pilar MPR sambil Tampung Aspirasi Pendeta se-Blitar Raya

BLITAR – Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari, menyatakan kekuatan sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya yang memberikan hak dan melindungi keberadaan keberagaman ratusan agama dan keyakinan di Indonesia.

“Sila ini menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan tetapi dengan inklusif, sesuatu yang dibutuhkan saat ini ketika ada kenaikan kesadaran beragama di masyarakat,” kata Eva Sundari, Selasa (5/2/2019).

Kesadaran beragama dan berkeyakinan ala Pancasila, sebutnya, dijamin tidak akan eksklusif karena harus dijiwai 4 sila yang lain dalam Pancasila. Menurutnya, inklusifitas ini yang gagal diberikan oleh sistem politik sekuler maupun yang berbasis pada satu agama tertentu.

“Jadi beragama di kita seharusnya dibatasi dan untuk meningkatkan perikemanusiaan, persatuan, demokrasi dan pro-keadilan sosial,” jelas Eva.

Hal-hal itulah, ungkap Eva, yang pernah dia sampaikan saat menjadi narasumber pada Sosialisasi 4 Pilar yang diadakan kerjasama antara MPR dengan BAMAG (Badan Musyawarah Gereja-Gereja) Kabupaten dan Kota Blitar.

Sosialisasi yang diikuti oleh 200 pendeta tersebut dilaksanakan di Gedung P3A di Kec Wlingi pada tanggal 31 Januari 2019 lalu. Selain Eva, pengurus Dewan Koperasi Kabupaten Blitar Bapak Lestari menjadi narasumber.

Sebelum sosialisasi dilaksanakan, para pendeta melaksanakan kebaktian dipimpin Pendeta Sabar Sitompul yang juga Ketua Bamag Kabupaten Blitar. Segera setelah kebaktian, dilaksanakan pembukaan termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza.

Dalam diskusi, para pendeta mengeluhkan sulitnya memanfaatkan program pemerintah sertifikasi tanah gratis termasuk untuk rumah ibadah.

Pemerintah daerah membuat aturan yang menyebabkan mereka kesulitan memenuhinya misalkan harus ada IMB untuk mendapat sertifikat gratis tersebut. Sementara IMB hanya bisa dibikin apabila sertifikat tanah sudah ada.

Para pendeta yang tergabung dalam BAMAG tersebut juga mengeluhkan kesejahteraan para guru agama Kristen. Hingga saat ini mereka masih digaji sangat rendah, ada yang Rp 100/bulan meski harus mengajar banyak kelas. Mereka berharap ada kebijakan yang memadai dan adil dari pemerintah daerah dan pusat terhadap kelayakan gaji bulanan mereka. (guh)