Soal Serangan Prabowo ke Jokowi, TKN: Menepuk Air di Dulang, Terpercik Muka Sendiri

JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, membantah bila saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut menjalankan ekonomi kebodohan.

Penegasan ini dia sampaikan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan saat ini Indonesia menjalankan ekonomi kebodohan.

“Evaluasi kritis bahkan cenderung utopis yang dituduhkan oleh Pak Prabowo bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini melebihi neo-liberal dan dikatakan ekonomi kebodohan hanyalah klaim sepihak tanpa dasar,” kata Hasto, Jumat (12/10/2018).

Dia menyebutkan, hingga saat ini Jokowi konsisten membangun perekonomian Indonesia dengan asas Pancasila. Sistem ekonomi yang dicoba dilawan setelah reformasi, kata dia, ialah sistem yang memihak pada konglomerat.

Sistem itu, jelas Hasto, dibangun Presiden Soeharto dan juga turut dinikmati Prabowo yang dulu pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana. Prabowo merupakan mantan suami putri kedua Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, alias Titiek Soeharto.

“Saya memastikan bahwa serangan Pak Prabowo ke Pak Jokowi tersebut akan menimbulkan serangan balik dari rakyat. Sebab pernyataan Pak Prabowo tersebut sama saja dengan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” sambung Hasto.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur secara masif, pengadaan jaminan sistem kesehatan nasional, pengadaan sertifikasi tanah rakyat, pengadaan program kerakyatan melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar adalah bukti keberpihakan Jokowi kepada rakyat.

Hal itu juga ditunjukkan Jokowi dengan pengambilalihan Freeport, Blok Rokan dan Blok Mahakam dari kepemilikan asing.

“Bagi kami, konsepsi ekonomi Pak Jokowi justru mencerdaskan bangsa. Hanya orang-orang yang tertutup mata hatinya yang melihat segala sesuatu dari perspektif negatif,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan minta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengingatkan kubu Prabowo agar tidak menggunakan berita bohong atau hoaks dalam berkampanye. Menurutnya, penggunaan hoaks bisa merugikan masyarakat.

“Karena penyebaran berita hoaks adalah bentuk kejahatan yang merugikan orang banyak dan menimbulkan disintegrasi bangsa,” kata Ade, kemarin.

Pulungan mengungkapkan seluruh kandidat maupun tim pemenangan telah menyepakati tidak menggunakan informasi hoaks jadi bagian kampanye. Kesepakatan ini telah diteken bersama dalam deklarasi kampanye damai di Monas, Jakarta Pusat, 23 September 2018 lalu.

“Agar semua pihak peserta pemilu menaati kesepakatan damai yang telah ditandatangani bersama,” ucapnya.

Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga poin kesepakatan kampanye damai yang ditandatangani bersama.

Pertama, mewujudkan pemilu langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.  Lalu, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang.

“Yang ketiga ini yaitu melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Pihaknya menyambangi Bawaslu untuk memberikan klarifikasi sebagai pelapor peristiwa kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet. Sejumlah bukti dan keterangan telah diberikan kepada Bawaslu untuk dilakukan assessment.

Dirinya bersama dengan tim berterima kasih kepada Bawaslu yang telah merespons cepat pengaduan terkait dugaan pelanggaran kampanye damai dan anti hoaks yang dilakukan Ratna. Saat melakukan kebohongan, Ratna merupakan juru kampanye nasional Prabowo-Sandi. (goek)