oleh

Soal “Presidential Threshold”, Ini Penjelasan Jokowi

SEMARANG – Soal masalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan.

“Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 (persen), masak kita mau kembali ke nol,” kata Jokowi di Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (17/6/2017) malam.

Dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, Jokowi yakin akan terjadi penyederhanaan. Baik partai politiknya, maupun dalam pemilunya.

Karenanya, soal presidential threshold yang sekarang jadi pembahasan krusial RUU Pemilu di DPR ini, pemerintah akan konsisten, dan Jokowi sudah menugaskan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengawal itu.

Saat ini, pemerintah tetap ingin menggunakan presidential threshold yang lama, yakni partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Jokowi menambahkan, saat ini RUU Pemilu masih dalam pembahasan, sehingga dia menilai masih terlalu dini untuk membicarakan opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) apabila terjadi deadlock dalam pembahasannya bersama legislatif.

“Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada di sana untuk bersama-sama. Jangan hanya kepentingan hari ini, jangan sampai pemilu hari ini, untuk kepentingan Pilpres ini. Tapi seharunya visi ke depan, politik negara kita harus seperti apa. Kita kan harus menyiapkan itu,” urainya.

Pemerintah bersikeras menggunakan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sedangkan suara fraksi di DPR saat ini terbelah ke dalam tiga opsi, yaitu mengikuti pemerintah, 0 persen, dan 10-15 persen.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kuimolo berharap sikap pemerintah ini diikuti oleh DPR, khususnya anggota Pansus Pemilu. Dia menambahkan besaran presidential threshold itu juga sudah teruji memunculkan lebih dari satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2009 dan 2014.

Karena itu, pemerintah masih belum berpikir serius sampai kepada pilihan lain. “Dalam dua kali pilkada serentak pun juga parpol tidak mempermasalahkannya dan berjalan demokratis,” ujar Tjahjo. (goek)

rekening gotong royong