Soal Pertahanan Negara, Sekjen PDIP: Prabowo Sampaikan Gagasan Masa Lalu

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai capres Prabowo Subianto banyak menampilkan gagasan masa lalu saat debat keempat, Sabtu (30/3/2019). Hal itu, kata Hasto, terlihat dari cara Prabowo memandang masalah pertahanan negara masa kini.

“Pak Prabowo sangat emosional sampai penonton tidak boleh tertawa dan kemudian menampilkan gagasan-gagasan masa lalu,” kata Hasto, di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Sebaliknya, lanjut Hasto, calon presiden petahana yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo, justru lebih memahami persoalan pertahanan negara dan militer di era sekarang.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini menambahkan, Jokowi justru mampu menawarkan solusi yang lebih aplikatif seperti menyebut investasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebagai solusi dari minimnya anggaran pertahanan.

Selain itu, dia mengatakan pembaruan teknogi siber untuk mencegah perang siber juga merupakan solusi yang tepat dari Jokowi. Sebab, sambung Hasto, dewasa ini tak hanya terjadi perang fisik, tetapi juga perang siber.

“Kemudian Pak Jokowi turun langsung melalui gelar pasukan melindungi diri titik-titik strategis terluar NKRI. Karena Pak Jokowi menampilkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang memahami persoalan bangsa,” lanjut Hasto.

Sementara itu, Ketua tim relawan Jokowi Cakra 19 Andi Widjajanto menilai, Jokowi lebih memahami substansi permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan dibanding Prabowo.

“Jokowi lebih paham TNI daripada Prabowo,” kata Andi dia dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Andi berpendapat, saat debat ke-4 capres Sabtu malam lalu, Jokowi bisa menjelaskan dengan rinci tentang gelar baru TNI seperti Kogab, Divisi 3, Koops AU 3, dan Armada 3. Selain itu, capres petahana juga mampu menjelaskan tentang gelar satuan terpadu TNI di Natuna, Morotai, Saumlaki, Biak.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mampu menjelaskan paradigma investasi pertahanan yang mengubah belanja militer untuk pembelian senjata menjadi alokasi anggaran untuk membangun industri pertahanan.

“Ini menunjukkan Jokowi memiliki visi dan komitmen untuk menguatkan TNI untuk menghadapi Perang Teknologi-Perang Siber masa depan. Sementara, Prabowo cenderung tidak percaya teknologi,” kata pria yang juga pengamat pertahanan ini.

Andi pun menilai Prabowo tidak paham intelijen strategis. Intelijen strategis, jelas Andi, merumuskan Perkiraan Keadaan (Kirka) dan membuat beberapa skenario ke depan yang dijadikan salah satu pertimbangan untuk membuat kebijakan oleh presiden.

Kirka ini dibahas secara rutin di Rakor Intel di Kemhan dan TNI yang dilakukan setiap awal tahun untuk membantu perumusan kebijakan di tahun itu. “Sebagai mantan perwira yang lama bertugas di Kopassandha, aneh banget kalau Prabowo tidak paham fungsi intelijen strategis,” ujar Andi. (goek)