Soal Ketua MPR, PDIP Kedepankan Dialog

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan dialog dengan seluruh partai politik yang berada di parlemen. Pasalnya, dia meyakini bahwa semua parpol memiliki punya rencana strategis termasuk untuk menempatkan kader terbaiknya di MPR dan DPR.

“Tapi kita juga menyatukan diri dalam kerja sama politik. Kerja sama politik itulah yang nanti akan menentukan di dalam penempatan posisi-posisi strategis, termasuk di kabinet,” kata Hasto di Kantor PA GMNI, Cikini, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Hasto mengatakan PDI Perjuangan berencana mendorong pemilihan paket pimpinan MPR secara aklamasi dalam Sidang Paripurna. Menurutnya, aklamasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang mengedepankan kesatupaduan antara anggota DPR dan DPD.

“Aklamasi bukan sesuatu hal yang salah. Itu suatu hal yang menunjukkan kebulatan sikap dari semua anggota DPR dan DPD di dalam MPR itu,” ujarnya.

Meskipun tak ikut berebut kursi ketua MPR, pihaknya tetap akan mempersiapan kadernya untuk dicalonkan sebagai pimpinan tertinggi MPR RI periode 2019-2024.

“Apapun sebagai partai yang dipercaya rakyat, PDI Perjuangan juga mempersiapkan kader-kader yang terbaik untuk masuk di dalam jabatan strategis sebagai ketua MPR,” jelas Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah memprediksi bakal ada 2 paket pembagian kursi.

“Bisa ada satu paket atau paling banyak ada 2 paket. Kalau 1 paket berarti aklamasi. Yang ideal itu karena MPR adalah lembaga majelis, maka yang ideal pemilihan pimpinan MPR harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah mufakat,” urai Basarah.

Dia menuturkan, yang dibutuhkan saat ini adalah ketua yang bisa memastikan kinerja MPR 5 tahun ke depan. Misalnya, rencana amandemen terbatas UUD 1945 khusus untuk memberi wewenang MPR menetapkan GBHN.

Agenda kedua, paparnya, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, agar dapat memandu lembaga lain untuk mencapai tujuan negara bersama-sama.

Ketiga, agenda MPR untuk menjadi mitra kerja BPIP. Yang mana tugas sosialisasi dan pembangunan ideologi bangsa itu tidak bisa dilakukan oleh satu cabang kekuasaan saja, antara oleh BPIP saja atau MPR saja.

“Kedua lembaga harus dipastikan bisa bersinergi, bekerja sama, agar ada kesamaan persepsi,” jelas Basarah.

Selain itu, kata pria yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR ini, memastikan mental ideologi bangsa, kemudian memastikan sistem presidensial berjalan efektif.

Basarah menegaskan, sikap partainya, lebih fokus pada memastikan agenda MPR lima tahun ke depan. Namun, jika agenda strategis diusulkan PDIP itu tidak diterima partai-partai politik lain, dengan sangat terpaksa, sebutnya, PDI Perjuangan akan memperjuangkan kadernya menjadi ketua MPR.

“Tapi itu adalah opsi terakhir ketika tawaran agenda strategis ini tidak mendapat respon yang positif atau tidak memiliki kepastian,” ungkap Basarah.

Dia meminta, jangan kursi Ketua MPR ini diperebutkan, hanya semata-mata untuk kekuasaan politik.

“Jangan, seakan-akan pimpinan MPR sebagai lahan perebutan jabatan kekuasaan politik. kita harus melihat kepentingan yang lebih besar, bahwa bangsa dan negara yang begitu besar dan kompleks permasalahannya ini harus diselesaikan permasalahan dari hulunya,” ujar Basarah.

Dia tak menampik, bahwa memang ada pembicaraan yang bersifat informal untuk paket pimpinan MPR ini. “Tapi, pengerucutan ada di level ketua umum, nanti mengenai formasi dan agenda-agenda itu akan disepakati pada forum pertemuan antar ketua umum partai politik,” pungkasnya. (goek)