Soal Jumlah Menteri untuk PDIP, Ini Kata Puan

DENPASAR – Ketua DPP PDI Perjuangan demisioner, Puan Maharani menyebutkan, Partainya merekomendasikan lebih dari 10 nama calon menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Puan menilai hal itu wajar, mengingat selain menjadi partai pengusung utama, PDIP juga jadi partai pemenang Pemilu 2019.

“Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin presiden bilang bahwa, insya Allah PDI Perjuangan akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu,” ungkap Puan saat di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Jumat (9/8/2019).

Terkait dengan siapa-siapa saja yang akan diajukan sebagai calon menteri, menurut Puan, nama-namanya sudah disiapkan.

“Nama sudah ada di kantong ketua umum. Kita juga sudah membahas terbatas tertutup, tapi ya nantilah masih Oktober kok masih lama,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan kepada presiden terpilih, Jokowi supaya mendapatkan jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai koalisi Indonesia kerja (KIK) lainnya.

“Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDI Perjuangan masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak,” kata Megawati, saat pembukaan Kongres V PDIP, kemarin.

Sementara itu, politisi muda PDI Perjuangan Putra Nababan membeberkan kenapa Megawati Soekarnoputri secara gamblang meminta jatah kursi menteri terbanyak kepada Presiden Jokowi di depan forum Kongres V.

Menurutnya, hal ini harus dimaknai Megawati sedang mengawal hak prerogatif seorang presiden dalam memilih pembantunya dari pihak-pihak yang diduga sedang melakukan intervensi.

“Saya menduga Ibu Megawati tahu ada pihak-pihak yang secara senyap minta jatah kursi menteri ini dan itu. Padahal di pers selalu mengatakan hak prerogatif Presiden kita hormati dan bilang tidak akan minta menteri, tapi di belakang layar minta-minta ke Presiden,” terang Putra di arena Kongres V.

Sehingga, sebut Putra, apa yang dikemukakan Ketua Umum PDIP secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi adalah langkah untuk melindungi Presiden Jokowi agar tidak diintervensi siapapun.

“Bukan kebiasaan Ibu Megawati di depan umum atau di kalangan internal bicara tentang jatah menteri. Saya melihat Ibu  seperti menyalakan senter di tempat yang gelap supaya semua pihak terutama kalangan elit bisa paham hak prerogatif seorang presiden yang tidak boleh diganggu-ganggu,” jelas anggota Steering Committe Kongres V PDIP ini.

Sebagai tokoh yang pernah menjadi Presiden RI, Megawati punya pengalaman menseleksi calon menteri dan menyusun kabinet. Dalam prosesnya, bukan hanya latar belakang kemampuan teknis calon menteri saja yang harus diperiksa, tapi kemampuan mengelola organisasi dan memimpin juga perlu dipelajari.

“Tapi saya juga bisa melihat dari sisi lain bahwa Ibu Megawati sebagai ketua umum partai di forum tertinggi PDI Perjuangan yakni kongres, meminta kader terbaiknya yang telah dipercaya menjadi Presiden untuk mengalokasikan kursi untuk kader PDI Perjuangan agar program kerja presiden dan ideologi Pancasila bisa direalisasikan dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, wajar juga Megawati mengingatkan bahwa pemilih PDIP paling solid memilih Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu.

“Ibu seolah mengingatkan bahwa pemilih PDI Perjuangan pasti pemilih Jokowi dan faktanya memang demikian. Sementara dari hasil survei kita lihat, banyak pemilih partai lain yang tidak solid memilih Jokowi-Amin,” ungkapnya. (goek)