Soal ‘Chief of Law Inforcement’, TKN: Pernyataan Prabowo Blunder

JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto berpendapat, Capres Prabowo Subianto membuat pernyataan blunder pada debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU di Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

“Pernyataan blunder yang disampaikan Pak Prabowo mencerminkan karakter dasarnya, bahwa menjadi Presiden itu sebagai ‘chief of law inforcement’. Ini pernyataan yang berbahaya,” kata Hasto, usai menyaksikan nonton bareng debat capres di Rumah Aspirasi 01, di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta.

Menurut Hasto, pernyataan Prabowo itu bermakna, Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan.

“Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah ‘Chief of Law Enforcement Officer’ adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum,” jelasnya.

Atas pernyataan itu, Hasto menyebut, tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting. “Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai ‘real case’ atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” ujarnya.

Soal topik pemberantasan korupsi, Hasto mengatakan apa yang disampaikan Prabowo terasa tumpul. “Apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi itu tidak sesuai fakta dan terasa tumpul,” kata Hasto.


Capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat debat yang digelar KPU di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Menurutnya, Partai Gerindra tercatat sebagai partai dengan caleg paling banyak berlatar belakang mantan terpidana kasus korupsi. “Jadi upaya ketegasan tersebut ternyata tidak dapat diterapkan di partainya sendiri. Jadi bagaimana mau tegas?” kata dia.

Atas pernyataan tersebut, Hasto melihat, Prabowo Subianto sama sekali diragukan komitmennya untuk penindakan kasus korupsi. “Berbeda dengan Pak Jokowi yang tidak mau mengintervensi dan tidak pernah tergoda untuk menggunakan kekuasaan bahkan untuk anak-anaknya,” ujar Sekjen PDI Perjuangan ini.

Hasto juga membandingkan apa yang dahulu dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi saat ini. Menurutnya, ada perbedaan menyolok yang dilakukan oleh Soeharto dan Jokowi dalam mendidik putra-putrinya untuk menghindari budaya korupsi. “Upaya pencegahan yang dilakukan Pak Jokowi yaitu dengan mendorong anak-anaknya menjadi wirausaha kerakyatan adalah bukti konkret untuk menghargai budaya kerja keras untuk mengejar prestasi dengan upaya sendiri,” tegas Hasto. (goek)