oleh

Sidarto Danusubroto dan Nasihat untuk Jokowi: Salut, Presiden Calonkan Komjen Listyo Jadi Kapolri

SIDARTO Danusubroto (85), mantan Ketua MPR yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meyakini pada 2021 ini kondisi perekonomian Indonesia makin membaik dan sejumlah investor besar, di antaranya produsen mobil listrik, telah masuk ke Indonesia.

Ia juga memuji langkah berani Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.

Sidarto pernah meniti karier di Polri, terakhir menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat periode 1988 – 1991. Sebelumnya ia menjawab Kapolda Sumbagsel pada 1986-1988.

Berikut petikan wawancara eksklusif Tribun Network dengan mantan Ketua MPR tersebut.

Anda seorang purnawirawan perwira tinggi (Inspektur Jenderal) Polri. DPR meloloskan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis. Bagaimana komentar Anda?

Pada masa lalu Polri pernah dipimpin oleh seorang beragama Nasrani yaitu Pak Widodo Budidarmo. Waktu beliau Kapolri, saya Kadispen (Kepala Dinas Penerangan) Polri. Sekarang Pak Listyo Sigit juga Nasrani.

Ini saya tangkap sebagai suatu sikap Presiden, bahwa negara kita adalah negara yang pro-keberagaman, pro-kebhinekaan. Siapapun yang punya integritas dan kapasitas, dia berhak untuk diangkat, tanpa memandang suku, agama, atau apapun.

Idham Azis dari Sulawesi, Sekarang Sigit kelahiran Maluku, bagi saya tidak masalah. Saya harapkan, saat beliau (Listyo Sigit) menjabat sebagai Kapolri, polisi tidak hanya sebagai penegak hukum tapi juga menjunjung tinggi perikeadilan.

Jangan melunak ke atas tapi keras ke bawah. Itu yang penting.

Selama 56 tahun Anda tidak pernah berhenti berkarya, mengalami tiga periode pemerintahan yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Bisa ceritakan masa-masa yang paling Anda kenang?

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto bersama News Director Tribun Network Febby Mahendra

Saya mengalami masa era Bung Karno waktu di kepolisian. Bahkan pernah jadi ajudan beliau. Saya tangkap idealisme Bung Karno.

Bagaimana beliau melarang HPH, bagaimana sumber daya alam itu tak tersentuh orang asing.

Lalu Orde Baru, saya kena C2 (dianggap terlibat peristiwa G30S-PKI) sehingga mentok sampai pangkat kolonel. Jadi saya berpangkat kolonel selama delapan tahun.

Lalu Pak Anton (Kapolri Anton Soedjarwo) datang. Seorang Soekarnois jadi Kapolri, lalu Pak Benny Moerdani jadi Pangab (Panglima ABRI). Saat itu saya diberikan peluang untuk naik bintang (perwira tinggi).

Saya sayangkan saat Orde Baru sumber daya alam dan HPH terlalu diobral, maaf ya, kepada kroni, keluarga, dan sebagainya. Sehingga kalau sekarang banyak bencana itu satu di antaranya terlalu sembrono dalam mengelola ekosistem.

Ketika Orde Baru tumbang, dan masuk ke Reformasi apa yang Anda rasakan?

Saya pensiun dari kepolisian, lalu masuk DPR 1999. Saya mengalami tiga periode di DPR. Pada saat itu sistem pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional tertutup, masyarakat memilih partai.

Saya nomor urut satu sehingga terpilih. Saya tidak mengeluarkan uang. Selanjutnya sistem diubah menjadi proporsional terbuka.

Nah, di sinilah persaingan internal dan persaingan eksternal terjadi. Inilah terus terang saja, yang ada serangan fajar, serangan maghrib, serangan subuh.

Bukan rahasia dulu. Bahkan sekarang dijuluki demokrasi NPWP, nomor piro, wani piro (nomor berapa, berani bayar berapa).

Listyo Sigit Prabowo

Kalau tidak ada modal, pasti kalah. Tanpa modal Rp 5 miliar ke atas pasti kalah. Saya tanya calon gubernur, calon bupati itu modalnya berapa, sekian ratus miliar.

Dalam hati saya itu duitnya dari mana? Yang tanpa modal itu mungkin hanya Jokowi. Ada beberapa tapi tidak banyak. Lainnya itu harus keluar uang. Akibatnya apa, setelah menjabat uang harus kembali.

Akibatnya 130-an kepala daerah sekarang masuk asrama, asrama pertaubatan (penjara). Di negara berkembang itu tokoh membiayai publik, di negara maju itu tokoh dibiayai publik.

Kita akan memasuki masa pasca-Jokowi. Apa sekarang sudah kelihatan orang-orang berbakat untuk menjadi pemimpin nasional?

Ini masih tiga setengah tahun lagi. Nanti akan kelihatan pada tahun terakhir (kepemimpinan Jokowi) 2023, karena masa dua tahun ke depan ini, orang yang surveinya di atas bisa turun.

Orang yang surveinya menengah bisa naik, orang yang surveinya di atas bisa lebih naik lagi, kita belum tahu. Derajat, nasib itu tidak akan tertukar, it’s true.

Selama mendampingi Bung Karno sebagai ajudan apa yang paling Anda kenang?

Beliau habit reading-nya tinggi sekali. Beliau lama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, di Lapas Banceuy, Kota Ende, di Bengkulu. Di tempat-tempat itu buku merupakan teman beliau.

Hanya beliau yang diabadikan di banyak negara. Terus terang saya kagum sama beliau, dan selama ditahan hobinya hanya membaca. Tiap kali saya kunjungi beliau selalu sedang membaca, setelah selesai baru kita ngobrol kanan kiri.

Apa kesan Anda terhadap sosok Joko Widodo?

Sejak menjadi Wali Kota Solo, saya sudah mengenal beliau. Orang sederhana, saat jadi gubernur juga begitu, jadi presiden juga tidak berubah. Orang simpel, honest (jujur), humble (rendah hati), good listener (pendengar yang baik). (red)

rekening gotong royong