Siap Pantau dan Awasi Program KIP

pdip jatim - KIP-KIS- foto vivanewsSURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Baktiono menyatakan siap memantau program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pengawasan itu untuk mencegah jangan sampai KIP salah sasaran, disalahgunakan, atau dimanipulasi.

”Bantuan tersebut banyak disalahgunakan di banyak daerah,” ujar Baktiono, kemarin.

Baktiono mengatakan, KIP bisa dikatakan perbaruan program bantuan siswa miskin (BSM) dari Kemendikbud. Dia mewanti-wanti agar peruntukan KIP berbeda dengan daeah-daerah lain yang belum mampu menggratiskan biaya pendidikan seperti Surabaya. Sebab, Surabaya sudah mampu memberikan bantuan operasional daerah (Bopda) untuk menutup kebutuhan siswa miskin, terutama di sekolah negeri.

”Dispendik perlu memberikan masukan itu ke pemerintah pusat. Kalau di kabupaten/kota lain, sekolah masih bayar. Surabaya sudah full gratis,” jelas anggota Komisi D (bidang kesra) tersebut.

Salah satu alternatifnya, tambah Baktiono, mendorong Dispendik Surabaya untuk menaikkan nilai unit cost bopda. Sebab, nilai bopda untuk setiap siswa tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada wartawan mengaku belum punya gambaran bagaimana implementasi KIP, juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.

Sebab, Pemkot Surabaya sudah memberlakukan skema bantuan untuk rakyat dalam berbagai bidang. “Di Surabaya itu sudah semua, soal pendidikan dan kesehatan, sudah. Untuk anak miskin, kita kasih seragam, sepatu, tas buku, dan lain-lain,” kata Risma, Selasa (4/10/2014).

Untuk menyokong masyarakat prasejahtera, terang Risma, pemkot pun sudah memiliki program. Oleh karena itu, dia berharap program tiga kartu dari pemerintah pusat dapat menyesuaikan dengan kondisi di Surabaya.

Seperti diketahui, sudah bertahun-tahun siswa SD hingga SMA sederajat di Kota Surabaya menikmati pendidikan gratis dengan biaya APBD. KIP itu diluncurkan pada Senin (3/11/2014) lalu di Jakarta. Kartu tersebut bakal berlaku mulai tahun ini di 18 kabupaten/kota. Salah satunya Kota Surabaya. Sasarannya adalah 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. (pri/*)