Sepakat Raperda RPJMD Jadi Perda, Ini Rekomendasi Fraksi PDIP DPRD Jatim

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

“Kami dapat menerima Raperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, Rabu (10/7/2019).

Meski demikian, lanjut Untari, sebagai bentuk penajaman, pihaknya memberi beberapa rekomendasi terhadap implementasi RPJMD. Rekomendasi ini disampaikan saat pandangan akhir fraksi dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jatim.

Rekomendasi itu, yakni agar pertumbuhan dan pemerataan di Jawa Timur harus senantiasa berjalan seiring. Indikator pertumbuhan seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia harus senantiasa diikuti dengan indikator pemerataan seperti indeks gini dan Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Theil).

“Kita ingin Jawa Timur berkembang secara merata, baik dari sisi kelas sosial, maupun dari sisi wilayah. Kita tidak ingin melihat ketimpangan sosial dan ketimpangan wilayah terjadi di Jawa Timur,” ujarnya.

Kedua, agar benar-benar mengupayakan penurunan persentase kemiskinan di pedesaan agar minimal dapat sejajar dengan penurunan kemiskinan di perkotaan.

Berbagai program seperti PKH atau PKH plus, Dana Desa, Investasi di Pedesaan, lembaga ekonomi desa, pengembangan agropolitan,intervensi petani, perbaikan irigasi teknis dan tersier, serta lainnya, urai Untari, harus benar-benar dirumuskan secara matang dan diimplementasikan melalui pagu anggaran yang memadai.

Ketiga, agar upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme dan upaya de-radikalisme bagi yang sudah terpapar itu benar-benar segera direalisasikan.

“Mengingat bahwa Jawa Timur sudah menjadi sasaran gerakan yang ingin mengganti Pancasila, maka perlu ada berbagai program yang efektif dan cepat, untuk menangani masalah ini. Termasuk di antaranya adalah perbaikan kurikulum pendidikan baik di pendidikan formal maupun pendidikan kemasyarakatan,” jelas Untari.

Keempat, agar benar-benar dilakukan implementasi strategi “Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya” atau Development as Freedom yaitu berupa perluasan akses fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, jaminan transparansi, serta jaminan perlindungan bagi warga miskin.

Kelima, agar program PKH plus sebagai salah satu program strategis untuk penanganan kemiskinan benar-benar dapat dimplementasikan langsung kepada sasaran. Harus ada basis data warga miskin by name by address yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih sasaran program intervensi. Hasilnya juga harus dapat dievaluasi setiap tahun, apakah berdampak signifikan bagi pengurangan jumlah penduduk miskin,” kata Sekretaris DPD PDIP Jatim ini.

Keenam, agar program infrastruktur skala besar yang menjadi terobosan pembangunan dapat benar-benar diwujudkan. Realisasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Beberapa program infrastruktur skala besar harus benar-benar menjadi perhatian bersama. Seperti pembangunan enam waduk besar (Waduk Bendo di Ponorogo, Waduk Gongseng di Bojonegoro, Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Semantok di Nganjuk, Waduk Tugu di Trenggalek, Waduk Bagong di Trenggalek), pembangunan pelabuhan laut (Pelabuhan Laut Probolinggo, Pelabuhan Laut Prigi, Pelabuhan Penyeberangan Jangkar dan Pelabuhan Paciran ), pembangunan bandara (Bandara Masalembu dan Bandara Kangean di Sumenep, internasionalisasi Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Bandara Kediri), standarisasi terminal bus di Jawa Timur, penyelesaian jalan tol lintas Jawa, penyelesaian jalur lintas selatan, pembukaan jalan tembus ke Kota Batu, serta penyelesaian SPAM Umbulan.

Ketujuh, agar segera melakukan implementasi strategi Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis Information Communication Technology (ICT). Khususnya dalam hal laporan on-line setriap perangkat daerah, complain handling system yakni layanan pengaduan public online melalui aplikasi JATIM CETTAR, serta transparansi kinerja dan anggaran yang dapat diakses public melalui website www.jatimprov.go.id dan http://transparansi.jatimprov.go.id.

Kedelapan, agar senantiasa mendorong BUMD untuk meningkatkan kinerjanya melalui evaluasi, pembinaan dan pengawasan ke BUMD secara berkelanjutan. Identifikasi, perencanaan strategis, restrukturisasi dan pemilihan pengurus yang kompeten harus enjadi agenda mendesak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“BUMD harus turut menjadi penggerak perekonomian di Jawa Timur,” tegasnya.

Terakhir, agar mengupayakan adanya pertumbuhan koperasi yang sehat dan kuat sebagai soko guru perekonomian Pancasila. “Koperasi yang memiliki basis anggota yang jelas dan memiliki basis produksi, sehingga mampu menjadi pengerak perekonomian di Jawa Timur,” pungkasnya.  (goek)