Sekjen: Sanksi Keras bagi Cakada yang Mundur Pasca Putusan MK

image
JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan memberikan sanksi keras kepada bakal calon kepala daerah yang mengundurkan diri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  yang mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur jika ingin maju dalam pemilu kepala daerah (pilkada).
“Kami beri sanksi keras, teguran keras, dan terakhir,” tegas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Menurut Hasto, para bakal calon kepala daerah itu mengundurkan diri karena tidak bersedia mundur sebagai anggota DPRD atau DPR untuk memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Padahal, seebut dia, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan rekomendasi kepada bakal calon tersebut.
Hasto mengungkapkan, ada beberapa kandidat yang mengundurkan diri, yakni sekitar delapan orang. Kami beri sanksi keras karena jabatan publik tidak bisa buat spekulasi. Menjadi anggota DPR bukan untuk batu loncatan,” kata Hasto.
Hingga saat ini, ungkap dia, PDI Perjuangan telah melakukan proses penjaringan dan memberikan rekomendasi kepada 229 orang untuk menjadi bakal calon kepala daerah. Beberapa daerah yang belum selesai proses penjaringannya rata-rata berada di wilayah Pulau Jawa.
“Kami targetkan Rabu ini telah selesai semua proses. Setelah itu, kita konsolidasi dan pada 21 Juli akan kita lakukan sekolah politik kedua,” ujar Hasto.
Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menyambut positif putusan MK tersebut. Dia menilai, putusan tersebut akan membuat pemilihan kepala daerah tidak lagi dipandang sebagai ajang coba-coba.
Saat seseorang maju pada pilkada, kata Ribka, yang bersangkutan harus konsisten. “Kalah-menang itu risiko politik. Jadi, orang tidak coba-coba,” kata Ribka di Kantor Pusat Pembinaan Kader PDI Perjuangan, Lenteng Agung.
Meski demikian, dia menilai putusan MK itu terlalu mepet dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015. Sehingga hal itu membuat anggota dewan yang ingin menjadi kepala daerah tidak punya waktu untuk menentukan pilihan.
“Ada bagusnya, cuma sayangnya terlalu mepet. Jadi, orang tidak punya kesempatan berpikir,” ujarnya.
Diberitakan, MK mewajibkan anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah untuk mundur dari jabatannya. Hal itu bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pemangku jabatan di instansi pemerintah lainnya yang diwajibkan untuk melakukan hal yang sama.
MK berpandangan bahwa Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut bersifat diskriminatif, menunjukkan adanya pembedaan syarat yang merugikan hak konstitusional warga negara.
Bunyi pasal tersebut adalah, “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota DPR, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota DPRD.”
MK menilai bahwa kewajiban mengundurkan diri dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, seperti yang dikenakan pada pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, serta pejabat dan pegawai BUMN/BUMD, juga seharusnya berlaku bagi legislator yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sebelumnya, anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya diwajibkan untuk melapor kepada pimpinan tiap-tiap lembaga. (goek/*)