Sekjen PDIP: Sengketa Pilpres Percayakan ke MK, Jangan Buat Skenario Curang Sebelum Sidang

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto minta Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mempercayakan sepenuhnya jalannya sidang sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjajanto yang minta MK tak menjadi bagian dari rezim yang korup.

“Sebaiknya kita berpikir positif. Kita Percayakan pada Mahkamah Konstitusi yang selama ini terbukti selalu independen dan merdeka di dalam mengambil keputusan karena telah diisi oleh hakim-hakim yang memiliki sikap kenegarawanan,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

“Apa pun yang diputuskan harus kita terima dengan baik. Jangan buat sebuah skenario curang sebelum hal tersebut (sidang) bisa dilaksanakan dan dibuktikan,” ujarnya.

Hasto menilai apa yang disampaikan Bambang Widjojanto tersebut justru menunjukkan ketidaksiapan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam menyiapkan bukti materiil yang kuat.

Hasto menambahkan sebaiknya Tim Hukum Prabowo-Sandi fokus menyiapkan bukti yang mampu menunjukkan tudingan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebaliknya, ia mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf sangat siap menghadapi gugatan tersebut. “Sudah kami lakukan dengan baik bahkan besok kami juga akan melakukan rapat konsolidasi untuk membahas seluruh aspek,” lanjut dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pun menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto, yang meragukan independensi dan integritas MK.

Jokowi mengatakan, semua pihak sepatutnya tak merendahkan martabat suatu institusi negara. Menurut dia, hal itu tidak baik.

“Ya, jangan ini lah, jangan senang merendahkan sebuah institusi ya, saya kira enggak baik,” kata Jokowi seusai menghadiri acara Silaturahim dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Menurut dia, pembentukan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dibentuk dengan sistem ketatanegaraan yang kuat.

“Apa pun lembaga yang ada ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita, agar memiliki sebuah trust (kepercayaan) dari publik. Jangan sampai direndahkan, dilecehkan seperti itu. Saya kira enggak baik. Ini (berlaku) pada siapa pun, ya,” katanya.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto berharap gugatan kubu 02 diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti. BW menuding pemerintah sebagai rezim yang korup dan berharap MK tidak menjadi bagian rezim tersebut. (goek)