Sekjen PDIP: Pelaporan Basarah Momentum Buka Tabir Korupsi Pemerintahan Orba

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi santai pelaporan terhadap Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ahmad Basarah, yang menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai ‘guru korupsi’.

Hasto menyebut pelaporan itu akan menjadi momentum untuk membuka tabir agar rakyat mengetahui pemerintahan era Soeharto menjadi poros korupsi di Indonesia.

“Biarkan menjadi momentum untuk dibuka sekaligus. Biar rakyat tahu siapa yang menjadi poros dari korupsi,” kata Hasto usai menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Hasto menyatakan rakyat masih mengingat kasus pengadaan jeruk yang diatur oleh putra-putri Soeharto di Pontianak, Kalimantan Barat yang berujung rugi. Kemudian kasus cengkeh, proyek mobil Timor, hingga pendirian sejumlah yayasan di era kepemimpinan Soeharto.

“Itu semua kan korupsi,” ujar Hasto, yang juga Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf.

Dalam merespons pelaporan terhadap Basarah pihaknya telah menyiapkan tim hukum dari internal PDIP. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Basarah soal Soeharto ‘guru korupsi’ adalah sebuah kebenaran dalam politik.

“Kami siap ya, advokat-advokat banyak yang membantu Pak Ahmad Basarah,” kata dia.

Sementara itu, Ahmad Basarah menuturkan bahwa dirinya akan mengikuti proses hukum terkait pelaporan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

“Saya menghormati hak hukum setiap warga negara untuk melaporkan saya ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atas pernyataan politik yang saya sampaikan dalam kapasitas sebagai Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan,” ujar Basarah.

“Sebagai warga negara, saya akan hadapi dan ikuti proses hukum tersebut sesuai hukum yang berlaku,” tambah dia.

Basarah menegaskan bahwa yang ia sampaikan tidak terlepas dari tanggung jawab untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat dengan cara menyampaikan informasi yang benar dan seimbang.

Ia mengatakan, kendati Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sudah sangat parah, namun dalam kesempatan lain, koalisi parpol pendukung juga mengkampanyekan keinginannya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan di era Orde Baru.

Menurut Basarah, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada masa Presiden Soeharto serta dampak sistemik yang ditimbulkan saat ini harus ditinggalkan.

“Kesalahan dan kekeliruannya jangan dibenar-benarkan apalagi akan dilanjutkan, agar kita dapat memetik hikmahnya dan generasi-generasi muda bangsa kita berikutnya dapat hidup lebih lebih baik lagi dan bermartabat,” ujarnya. (goek)