Sekjen PDIP: Kudatuli Rekayasa Politik Orba Bungkam Demokrasi

GUNUNG KIDUL – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh kader PDI Perjuangan dan masyarakat untuk mengingat dengan mendalam peristiwa perebutan paksa kantor DPP PDI di Jl Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, 22 tahun silam.

Ajakan itu disampakan Hasto, saat menghadiri pentas seni budaya peringatan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 ( Kudatuli), di Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat (27/7/2018).

“Peristiwa tersebut merupakan skenario rekayasa politik Orde Baru untuk membungkam demokrasi arus bawah dengan kekerasan,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Pada tahun 1993, Megawati lewat Kongres Surabaya terpilih menjadi Ketua Umum PDI hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintah Soeharto sehingga dibuatlah PDI tandingan.

Baca: Posko Pandegiling Peringati Tragedi 27 Juli

Difasilitasi pemerintah Orde Baru, PDI tandingan menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Upaya massa PDI Soerjadi merebut kantor PDI inilah yang memicu terjadinya peristiwa Kudatuli.

“Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu berpesan untuk tidak menggunakan kekerasan di dalam menyikapi peristiwa kekerasan tersebut,” jelas Hasto.

Baca juga: PDIP Harap Komnas HAM Dukung Pengungkapan Kudatuli

Dia menambahkan, dalam Pemilu 1999, tiga tahun pasca peristiwa Kudatuli, PDI pro Megawati yang sudah berubah nama menjadi PDI Perjuangan mampu merebut mayoritas hati rakyat. Dalam kontestasi tersebut, PDI Perjuangan menang dengan 33 persen suara.

Hasto pun optimistis kemenangan serupa akan terulang di Pemilu 2019 mendatang. “Rakyat menghendaki PDI Perjuangan untuk menang,” ujarnya. (goek)