Segera Akhiri Perseteruan!

pdip jatim - KPM-KIH damaiOleh: Franz Magnis-Suseno

LIMA bulan sesudah pemilihan presiden, tiga bulan sesudah DPR baru mulai berjabat, dan enam minggu sesudah presiden ketujuh Republik Indonesia dilantik, kehidupan politik bangsa Indonesia tetap terganjal.

Terganjal karena DPR pilihan rakyat lumpuh terkunci dalam konfrontasi total antara partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Padahal, konfrontasi total yang dimulai sesudah Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menjadi presiden baru sudah mulai mencair. Pimpinan MPR dan DPR, semuanya orang KMP, telah menjamin pelantikan presiden yang mulus. Pendekatan sabar-positif Jokowi ternyata membawa hasil.

Paling mengesankan, orang yang paling berhak merasa tersinggung dengan munculnya Jokowi, yakni Prabowo Subianto, mau bertemu Jokowi, menghadiri pelantikannya, dan, amat tepat, mengatakan bahwa ia akan mendukung pemerintahan Jokowi selama tidak melawan rakyat.

Sesudahnya, beberapa tokoh partai mulai bekerja keras untuk mencairkan konfrontasi total antara KMP dan KIH. Akan tetapi, sekarang proses normalisasi komunikasi macet lagi, macet barangkali karena bermacam-macam kepentingan politik masuk. Namun, kemacetan itu harus diakhiri. Segera. Kalau tidak, demokrasi, bahkan negara kita dalam bahaya.

Belum pernah terjadi

Sejauh saya tahu, konfrontasi total seperti itu belum pernah dialami Indonesia dalam 69 tahun terakhir. Hanya di zaman Demokrasi Terpimpin, ada partai-partai yang dikonfrontasi secara total, lalu disingkirkan dan dilarang, seperti Masyumi dan PSI. Akan tetapi, penolakan total itu berakhir dalam malapetaka ngeri tanpa tanding yang menjadi buntut Gerakan 30 September (G30S).

Bangsa Indonesia bisa saling menerima dalam perbedaan, tetapi kalau hubungan menjadi konfrontatif, apalagi konfrontatif total, daya tampung budayanya terlampaui dan hal-hal mengerikan bisa terjadi.

Konfrontasi KMP dan KIH muncul dari kekecewaan berat partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden—kalah tipis— tetapi justru itulah yang menyakiti. Langkah-langkah yang sangat cepat diambil bermaksud untuk mengunci pemerintahan Jokowi dari semua sudut.

Di DPR (dan MPR) semua kedudukan kunci, termasuk di komisi-komisi, diambil alih, pemilihan gubernur dan bupati oleh rakyat dihapus untuk menjamin bahwa hampir segenap provinsi dan kabupaten dikuasai oleh KMP. Jokowi akan mati kutu karena tidak bisa menentukan anggaran belanja negara dan tidak dapat membuat undang-undang.

Pengalaman Amerika Serikat

Suatu situasi mirip terjadi di Amerika Serikat sesudah pemilihan bulan lalu. Partai Republik sekarang menguasai baik DPR (House of Representatives) maupun Senat. Pemerintahan Barack Obama yang mereka benci lumpuh total karena tidak dapat mengegolkan anggaran belanja negara maupun suatu perundangan. Gawat sekali bagi AS. Diramalkan bahwa selama dua tahun terakhir kepresidenannya, Obama akan menjadi lame duck.

Namun, ada perbedaan. Di AS, konfrontasi antara Obama/Partai Demokrat dan Partai Republik bersifat keras-ideologis. Demokrat menomorsatukan tanggung jawab sosial negara, sedangkan Republik menolaknya all out atas dasar suatu ideologi say no to big government.

Namun, antara KMP dan KIH tak ada pertentangan ideologis sama sekali. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya akan memotong subsidi BBM. Nasionalisme ekonomis dan fokus pada infrastruktur dalam program Jokowi juga sesuai program Prabowo. Dan, meski Prabowo tidak bicara visi maritim dan revolusi mental, di KMP tidak kelihatan ada keberatan (paling-paling mereka mau melihat apakah omongan Jokowi diikuti tindakan nyata).

Kenyataannya, konfrontasi total yang masih melumpuhkan kehidupan politik kita semata-mata berdasarkan rasa kecewa, iri, tersinggung, benci, dan dendam kesumat karena kekalahan yang diderita. Ngeri kalau perpolitikan Indonesia didasarkan pada perasaan-perasaan itu—perasaan-perasaan paling rendah yang bercokol di hati manusia.

Kita jangan lupa bahwa bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kesatuannya melawan segala macam tantangan dan ancaman dari luar dan dari dalam— sesuatu yang di luar negeri banyak diragukan—hanya mungkin karena budayanya yang membuat kita membawa diri dengan hati-hati, tahu diri, tenggang rasa. Tak pernah mutlak-mutlakan. Suatu konfrontasi mutlak-mutlakan, apalagi atas dasar rasa kecewa, tersinggung, dan dendam, akan membawa bangsa ke kehancurannya.

Sudah waktunya diakhiri

Karena itu, perseteruan perlu diakhiri. Prabowo sendiri, Jokowi, sekian politisi yang terlibat dalam konfrontasi, sudah mengisyaratkan bahwa mereka tidak mau kehidupan bangsa terkunci dalam kebencian dan rasa dendam.

Kalau KMP mau membangun hubungan politik normal dengan KIH, itu tidak berarti bahwa KMP tidak boleh beroposisi. Tetapi, oposisi harus benar, harus sesuai dengan sila keempat Pancasila, dengan semangat ”kebijaksanaan dalam permusyawaratan”. Di negara-negara demokrasi parlementer saja—lain daripada klise tentang kediktatoran mayoritas—partai-partai pemerintah dan oposisi biasa bekerja sama secara efektif dalam komisi-komisi dan kebanyakan undang-undang akhirnya disepakati.

Kita, rakyat Indonesia, justru perlu belajar apa arti positif suatu oposisi. Oposisi Pancasilais ingin agar pemerintah berhasil, dan bukan agar ia gagal. Kalau oposisi mempunyai mayoritas dalam parlemen, tanggung jawabnya lebih berat. Oposisi tidak boleh membiarkan pemerintah gagal. Oposisi dituntut menyertai pemerintah dengan kritis. Mereka menagih janji pemerintah. Mereka membuka segenap kedok KKN, menolak populisme murahan, dan menantang agar pemerintah juga mengambil keputusan yang tidak populer.

Situasi di negara kita sebenarnya memberi banyak harapan. Sudah saatnya kelas politik kita mengakhiri perseteruan yang sebenarnya sudah mau diakhiri serta menunjukkan tanggung jawabnya dengan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah agar semakin terwujud Indonesia yang adil, solider, sejahtera, kuat, dan maju.

Franz Magnis-Suseno

Rohaniwan dan Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Sumber: Kompas