Risma Kandidat Menteri? Hasto: Itu Hak Prerogatif Presiden dan Ketum PDIP

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, dipilihnya Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan tak berarti Wali Kota Surabaya itu merupakan salah satu kandidat menteri yang dijagokan Partainya.

Hasto mengatakan, peluang Risma menjadi menteri pada kabinet pemerintahan periode mendatang berada di tangan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Menteri itu dari Pak Presiden yang punya hak prerogatif dan kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah bagaimana pembicaraan-pembicaraannya, kita tunggu saja nanti,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, kemarin.

Baca: Jadi Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP, Risma: Saya Senang Sekali

Ungkapan senada dilontarkan Hasto saat ditanya peluang Risma dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hasto menilai, masih terlalu dini untuk membicarakan pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

“Ya nantilah, Pilkada DKI kan masih 2024. Kan masih sangat lama. Karena pilkada kan hanya ada di tahun 2020 kemudian 2024,” jelas dia. 

Pihaknya mempersilakan publik untuk menilai peluang dan kelayakan Risma menjadi gubernur maupun menteri. Namun, jelas Hasto, Megawati sudah merasa puas akan kinerja Risma selama menjadi Wali Kota Surabaya.

“Masyarakat yang menilai nanti. Parpol kan mendengarkan suara rakyat, dan parpol kemudian mencalonkan setelah kami atur kami lakukan survei dan kami lakukan pemetaan terhadap kualifikasi pada parpol,” paparnya.

Sementara itu, kepada wartawan Risma enggan menanggapi kemungkinan dirinya bakal diplot sebagai calon menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Terpenting baginya saat ini adalah menuntaskan tugas sebagai Wali Kota Surabaya. “Enggak, aku kan masih belum selesai jadi wali kota. Jadi saya harus selesaikan dulu ya jadi wali kota,” ujar Risma di Kantor DPP PDIP.

Dia menuturkan, meskipun berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya, tidak otomatis dirinya dapat menjadi menteri. Apalagi, dirinya masih punya kewajiban untuk melaksanakan sisa jabatan yang berakhir pada 2020.

“Ya karena apa pun lah, meskipun tinggal dua persen kemiskinan, aku bisa menurunkan. Tapi kan ndak bisa kemudian aku tinggalkan itu. Jadi biar selesaikan dulu,” kata mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Dia juga menegaskan selama ini dirinya tidak pernah meminta jabatan apapun termasuk menteri di pemerintahan Jokowi. Sesuai prinsipnya dan ajaran agama yang dianutnya, tidak boleh meminta-minta jabatan. (goek)