Ribka: BPJS Layani Kesehatan Warga Tanpa Strata

padip jatim -ilustrasiSEMARANG – Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengatakan, Kartu Indonesia Sehat dalam konsep pemerintahan Jokowi – JK sangat berbeda dengan BPJS. Kartu Indonesia Sehat adalah konsep layanan kesehatan tanpa diskriminasi dengan prosedur yang lebih mudah dan tidak berbiaya.

“Kartu Indonesia Sehat sehat tidak menolak pasien, semua warga negara berhak mendapat layanan dengan standar layanan kesehatan setara layanan klas III,” terang Ribka, di arena Rakernas IV Semarang, Sabtu (20/9/2014).

Menurut Ribka, Kartu Indonesia Sehat adalah solusi bagi jaminan layanan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia. Semua warga negara punya hak sehat.

“BPJS belum memenuhi prinsip tersebut karena masih ada strata layanan kesehatan. Yaitu layanan klas I, II dan III. SBY masih terlihat setengah hati. Beda dengan Kartu Indonesia Sehat yang tanpa strata layanan dan gratis,” katanya.

BPJS, tambah Ribka, memberi layanan ketika pasien itu membayar sesuai dengan klas layanan yang tersedia. Tanpa membayar klas layanan, pasien tidak akan terlayani. “Kartu Indonesia Sehat tidak perlu membayar dan tidak perlu prosedur yang berbelit karena setiap warga negara akan mendapatkannya. Semua warga pasti akan mendapat layanan kesehatan di klas III,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ribka, untuk melaksanakannya, akan ada perubahan infrastruktur kesehatan, termasuk juga dilakukan revolusi mental bagi tenaga medis. “Perlu revolusi mental bagi tenaga medis. Perlu diingatkan kepada mereka tentang fungsi sosial tenaga kesehatan, bukan semata untuk komersial. Dokter itu juga perlu diingatkan dengan sumpah dokter,” ucap Ribka.

Selain tenaga medis, imbuh dia, mafia di bidang industri kesehatan juga harus menjadi perhatian serius untuk dibasmi. Jika tidak, maka Kartu Indonesia Sehat akan terkendala dalam pelaksanaannya.

“Para mafia alkes (alat kesehatan-red) dan obat obatan itu harus diberantas karena membuat layanan kesehatan jadi mahal banget. Kasihan rakyat miskin, mereka kesulitan berobat,” pungkasnya. (pgh)