Revisi Perda untuk Hambat Meningkatnya Rakyat Miskin

pdip jatim - sri untariSURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengapresiasi revisi Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sebab, diharapkan revisi menjadi salah satu solusi mengatasi masalah peningkatan kemiskinan di Jatim.

“Fraksi PDI Perjuangan menyambut revisi Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan karena bisa menjadi solusi riil mengatasi meningkatnya penduduk miskin di Jawa Timu” kata Sri Untari Bisowarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, kemarin.

Menurut Untari, kemiskinan di provinsi ini mengalami peningkatan jumlah yang sangat cukup serius yaitu sekitar 40.000 jiwa. Sesuai data BPS yang diumumkan pada September ini, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur naik sebesar 40,70 ribu jiwa, sehingga menjadi 4,789,12 juta jiwa, per Maret 2015.

Persentase penduduk miskin di Jawa Timur, lanjut Sri Untari, mengalami peningkatan 0,06 poin persen dari 12,28 persen pada September 2014 menjadi 12,34 persen pada periode September 2014 sampai Maret 2015 dengan jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 41.437.769 jiwa.

Berdasarkan data yang ada, kata Sri Untari lebih lanjut, kenaikan jumlah warga miskin justru terjadi di pedesaan sebesar 0,26 persen, yakni dari 3,216 juta jiwa pada September 2014, menjadi 3,264 juta jiwa pada Maret 2015. Sementara di perkotaan, angka kemiskinan sedikit menurun 0,11 persen, dari 1,531 juta jiwa menjadi 1,524 juta.

Hal inilah, menurut dia, menjadi keprihatinan dan sekaligus perhatian yang serius bagi PDI Perjuangan, dan mendorong Pemprov Jatim mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.

“Meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan ini menjadi cambuk yang keras bagi kita semua. Kenaikan kemiskinan pedesaaan ini jika dibiarkan, maka kesenjangan desa dan kota akan semakin tinggi dan memicu urbanisasi. Perlu antisipasi yang benar-benar serius oleh pemprov,“ ujarnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, perlu ada terobosan pemberdayaan secara holistik dan terintegrasi agar mampu mengurangi angka kemiskinan di desa dan kelurahan. “Di sinilah relevansi revisi Perda Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ini,“ pungkas dia. (guh)