Rekam Jejak Jokowi Tepis ‘Capres Boneka’

Jokowi Nongkrong di SawahJAKARTA – Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Tomagola menegaskan, kinerja Joko Widodo (Jokowi) selama menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta saat ini, sudah membuktikan yang bersangkutan bukan pejabat yang bisa dikendalikan partainya. Karena itu, dia berpendapat, tidak benar jika Jokowi disebut “Capres Boneka”.

Selama menjadi wali kota, jelas Thamrin, Jokowi berhasil membenahi Solo dengan caranya sendiri. Menurutnya, itu jelas berbeda dari kepala daerah pada umumnya yang condong menurut kepada partai atau kepala daerah yang jabatannya lebih tinggi.

“Seorang politisi hanya bisa kita hakimi berdasarkan rekam jejak. Kita lihat rekam jejak dia saat di Solo, dia tidak dikendalikan atau didikte oleh pimpinan PDI-P solo. Dia juga tidak bisa dikendalikan Gubernur Jawa Tengah,” jelas Thamrin, dalam acara diskusi bertema “Capres Boneka” di Media Centre JKW4P, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Sementara, pengamat politik Yudi Latief mengatakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri punya alasan tersendiri menunjuk Jokowi sebagai bakal capres. Menurut Yudi Latief, Jokowi merupakan sosok cerminan Soekarno dan Hatta.

“Jokowi perpaduan Soekarno dan Hatta. Jadi bagi saya, konteks pemberian kekuasaan Megawati ke Jokowi bukan karena Jokowi ingin dijadikan sebagai capres boneka, tapi justru untuk menyelamatkan idelogi Soekarno-Hatta,” terang Yudi.

Jokowi, tambah dia, memiliki sebuah ideologi yang matang, sangat mirip dengan ideologi Soekano yang membawa Indonesia merdeka. Sementara, sifat Jokowi yang merakyat dan mau langsung turun kebawah, sangat mirip dengan Hatta.

“Saat pasca kemerdekaan itu kan, urusan rakyat yang lapar tidak bisa diselesaikan dengan ideologi saja. Itu dilakukan Bung Hatta dengan melayani rakyat,” urainya.

Soal Jokowi yang kerap bertemu duta besar negara luar, menurut dia, juga tidak membuat Jokowi lantas melawan sikap nasionalisme Bung Karno dengan menjadi boneka asing. Di era demokrasi seperti ini, terang Yudi, setiap negara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh bangsa-bangsa lainnya. (pri/*)