RAPBN 2015 Bisa Jadi Kendala Utama bagi Pemerintah Baru

pdip jatim - ilustrasi APBNJAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Nusyirwan Soedjono menilai RAPBN 2015 akan menjadi kendala utama bagi pemerintahan baru hasil pemilu presiden (pilpres) 2014. “Sempitnya ruang gerak fiskal-moneter dalam RAPBN 2015 menjadi kendala utama pemerintahan baru,” jelas Nusyirwan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Menurut Nusyirwan, beban subsidi dan pembayaran utang negara membuat pemerintahan mendatang tak leluasa menerapkan program-program yang dijanjikan saat masa kampanye lalu. Dia mencontohkan subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp154 triliun dalam RAPBN 2015.

“Ini problem yang dihibahkan ke pemerintahan baru nanti,” kata anggota dewan yang duduk di Badan Anggaran DPR tersebut.

Legislator di Komisi V DPR ini mengusulkan agar RAPBN 2015 diperbaiki dengan melaksanakan penajaman atau prioritas program. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya mengurangi hambatan koordinasi dan lamanya pengambilan keputusan. Sehingga akan diperoleh efisiensi biaya dan waktu yang akhirnya menghasilkan program berkualitas.

Postur RAPBN 2015 yang diusulkan Presiden SBY ke DPR RI adalah Rp 2.019,9 triliun. Dari angka itu, target penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.370,8 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dipatok Rp 388 triliun dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Sementara total belanja negara mencapai Rp 2.019,9 triliun.

Dari postur itu diketahui pula bahwa defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Dibanding APBN Perubahan 2014, angka defisit anggaran terhadap PDB turun 2,4 persen. (pri/*)