Rakernas Konkretkan Program Kerakyatan dalam Praktik

pdip-jatim---hasto-resmikan-kantor-dpc-sumenepJAKARTA – Di tengah hangatnya isu reshuffle kabinet, PDI Perjuangan fokus bicara tentang program kerakyatan jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2016. Rakernas yang digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta itu akan berlangsung 10-12 Januari.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam penjelasannya kepada pers, Kamis (7/1/2016), menyatakan, telah mengadakan diskusi mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang mensejahterakan rakyat dituangkan ke dalam praktik.

Oleh karenanya, di ulang tahunnya yang ke-43 dan komitmen kerja untuk rakyat, PDI Perjuangan fokus membahas dan menyusun program-program partai yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Program-program tersebut dalam pelaksanaannya bersifat konkret dan langsung dapat dirasakan rakyat. Apalagi dalam konsepsi pembangunan semesta berencana, sejak tahun 1959 sudah dirancang bagaimana Indonesia berdaulat di bidang pangan,” kata Hasto.

Terkait reshuffle kabinet, sebelumnya Hasto mengatakan, soal kepastiannya hanya presiden yang mengetahui. “Segala sesuatu terkait reshuffle, hanya Bapak Presiden yang memahami hal tersebut. Tanpa kehendak presiden, itu tak terlaksana,” kata Hasto.

Menurut Hasto, jika reshuffle dijalankan, tujuannya haruslah untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Tentu juga untuk mengawali tahun 2016 dalam percepatan pembangunan.

“PDI Perjuangan memberikan dukungan secara politik terhadap upaya pembangunan itu, baik ada reshuffle maupun tak ada reshuffle,” tegasnya.

PDI Perjuangan, sebut Hasto, mendukung sepenuhnya, karena memang ruang-ruang ekonomi baru yang diciptakan Presiden Jokowi, dan juga dengan membangun desa, itu harus dimaknai perspektif ekonomi.

Oleh karena itu, tambah Hasto, PDI Perjuangan akan turut membahas masalah itu dalam Rakernas 10-12 Januari sekaligus memperingati ulang tahun partai ke-43. Di Rakernas, PDI Perjuangan akan menegaskan bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah mendapat dukungan DPR. (goek)